Kementan Tambah Kuota Pupuk Subsidi Kabupaten Situbondo

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Situbondo - Kementerian Pertanian (Kementan) secara nasional akhirnya menambah alokasi pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2024, termasuk tambahan kuota untuk Kabupaten Situbondo.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Dadang Aries Bintoro mengatakan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait penambahan alokasi pupuk subsidi sudah turun ke masing-masing provinsi.

"Alhamdulillah setelah kami kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian pada Rabu (24/4) mendapatkan penjelasan dari Koordinator Pupuk Subsidi Kementerian Pertanian bahwa SK penambahan alokasi pupuk subsidi sudah turun," ujarnya, Jumat (26/4).

Sampai dengan saat ini, lanjut Dadang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo masih menunggu SK Gubernur Jawa Timur untuk pembagian atau jatah pupuk subsidi ke masing-masing kabupaten/kota di provinsi itu.

Dia menyebutkan secara nasional tambahan alokasi pupuk subsidi urea sebanyak sekitar 9,5 juta ton, sedangkan khusus Jawa Timur sekitar 980 ribu ton, sementara tambahan alokasi pupuk subsidi jenis NPK 832 ribu ton.

"Untuk jatah tambahan alokasi pupuk subsidi sampai saat ini masih belum tahu dapat berapa, karena masih menunggu SK Gubernur Jatim. Dalam SK gubernur itu nantinya akan diketahui nantinya mendapatkan tambahan berapa ton," kata Dadang.

Menurut dia, sebelumnya Pemkab Situbondo mengusulkan 33.221 ton pupuk urea subsidi melalui elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), namun ketika itu (awal tahun) terealisasi 17.552 ton atau 53 persen dari jumlah alokasi pupuk subsidi yang diusulkan.

Sedangkan untuk pupuk NPK subsidi yang sebelumnya terealisasi 70 persen dari jumlah alokasi pupuk NPK yang diusulkan sebanyak 40.266 ton atau pupuk NPK subsidi yang akan diterima Situbondo sekitar 30 persen yakni 11.830 ton.

"Harapan kami nanti setelah SK Gubernur turun, Situbondo bisa memperoleh tambahan alokasi pupuk subsidi urea maupun NPK sesuai yang kami usulkan," tuturnya. St-01/ham

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…