Direktorat di Kemkumham dan KLHK Bakal Dipisah-pisah. Juga Bea Cukai dan Ditjen Pajak Dikeluarkan dari Kemenkeu
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sedikitnya bakal ada dua kementerian dipisah pisah. Keduanya adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Ini dijelaskan Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Menurut Habiburokhman, ada direktorat Kemkumham yang perlu dipisah.
"Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung," katanya.
"Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," lanjut dia.
Selain itu, Habiburokhman menyinggung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dia menilai perlu ada bidang yang dipertimbangkan untuk dipisah pos kementeriannya.
Pengembangan Jumlah Kementerian -Lembaga
"Begitu juga lingkungan, yang kemarin sempat ribut itu, lingkungan hidup dan kehutanan kalau nggak salah. Praktiknya bahkan sempat ada ini di dua komisi," kata Habiburokhman.
"Kan kita bernegara ini berdialektika. Mungkin praktek-praktek yang kemarin perlu disempurnakan, kita akan sempurnakan lagi. Konsekuensinya ya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," lanjutnya.
Maka itu, ia anggap wajar kini muncul isu jumlah pos kementerian di kabinet menteri Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bertambah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin.
Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," tegas Waketum Partai Gerindra .
Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.
Penambahan Pos Menteri
Habiburokhman menepis pandangan bahwa penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia pun menyerahkan kepada Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.
"Ya itu lah kesalahan cara berpikir, dan nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Habiburokhman.
"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga bakal memisah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Iya jadi (pisah DJP dan DJBC dari Kemenkeu)," kata Drajad, Minggu (18/2/2024).
Pemisahan DJP dan DJBC dari Kemenkeu akan dilakukan lewat pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan berada langsung di bawah presiden.
Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut bakal memisah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut diungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo.
"Iya jadi (pisah DJP dan DJBC dari Kemenkeu)," kata Drajad, Minggu (18/2/2024).
Drajad mengatakan pemisahan DJP dan DJBC dari Kemenkeu akan dilakukan lewat pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan berada langsung di bawah presiden.
"Pembentukan BPN itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran," ungkap Drajad.
Rencana Prabowo-Gibran membentuk BPN sudah tercantum dalam dokumen visi misi dan program kerja.Meski begitu, program itu diakui tidak bisa terealisasi dengan cepat karena perlu persiapan bahkan jika perlu sejak transisi pemerintahan. n jk/erc/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
