SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Kinerja KPU disoroti dua anggota Komisi II DPR-RI. Terutama penggunaan anggaran APBN. Anggota Komisi II DPR F-Demokrat Rezka Oktoberia dan anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony, yang beriak lantang.
Rezka Oktoberia, meminta BPK dan KPK ikut melakukan pengecekan penggunaan APBN oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari . Termasuk melakukan penyewaan private jet. Rezka Oktoberia, menilai alasan Hasyim, sewa private jet, mengada-ngada.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut alasan penyewaan private jet yang disorot Komisi II DPR, semata dalam rangka monitoring logistik pemilu.
"Monitoring apa yang urgent? Sehingga mesti menggunakan private jet ke Denpasar Bali 10 Januari 2024. Untuk memonitor surat suara terkirim, apa harus pakai private jet? Dengan banyaknya pesawat commercial lainnya yang ada setiap waktu," ujar Rezka kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).
Anggota KPU Berfoya-foya
Sementara anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony yang menyoroti gaya hidup anggota KPU gemar berfoya-foya.
Anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony sebelumnya menyoroti gaya hidup anggota KPU yang gemar berfoya-foya. Riswan mengusulkan agar anggaran untuk tahapan Pemilu di 2025 dikecilkan.
Hal itu disampaikan Riswan dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). Mulanya, dia mempertanyakan kinerja anggota KPU selama empat tahun terakhir.
"Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini," kata Riswan.
"Tiap minggu mereka ke sini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan," sambung dia.
Anggaran Terlalu Besar
Menurutnya, anggaran yang terlalu besar membuat gaya hidup anggota KPU pun berubah. Dia lantas mencontohkan gaya hidup anggota KPU seperti tokoh fiksi Don Juan.
"Ini akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp 56 T itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita nggak dengar itu pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya," jelas dia.
"Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaaan kalau nggak mau terbuka kita minta tertutup," imbuhnya.
Urgensi Gunakan Private Jet
Rezka mengungkit kegiatan Hasyim di Denpasar yakni monitoring gudang logistik dan sortir surat suara Pemilu 2024 di kabupaten Badung serta penyerahan berita acara pinjam pakai gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata dari Kabupaten Badung. Hal ini membuat Rezka menanyakan urgensi sehingga harus menggunakan private jet.
"Apa urgensinya?? Dan ini pakai dana anggaran mana? APBN? Kalau iya mata anggaran apa?" ujar Rezka.
Rezka juga menyoroti pernyataan Hasyim yang menyebut penggunaan private jet lantaran hanya memiliki waktu 75 hari untuk pengadaan logistik. Rezka mengatakan dalam rapat DPR, waktu 75 hari telah diperhitungkan sehingga menurutnya hal tersebut bukan menjadi alasan.
"Tidak tepat dan tidak betul itu Ketua KPU menjawab untuk memonitoring ke Bali harus menggunakan private jet dan dikaitkan 75 hari pengadaan logistik. Di rapat maraton saat penyusunan itu, kita sudah hitung semua waktu dan tahapan, mestinya nggak alasan lagi 75 hari itu. Mengada-ada aja Ketua KPU itu," ujarnya.
"Tidak ada yang urgent, kalaupun urgent misal mengantar ke daerah pedalaman, karena tidak bisa ditempuh armada biasa. Mungkin bisa kita cek dan dalami. Tapi ini Bali, mana ada daerah pedalaman di Bali. Destinasi wisata yang besar, dan penerbangan untuk ke Bali sangat banyak. Jadi ketua KPU jangan mencari alasan," sambungnya.
Cegah Penyalahgunaan Anggaran
Rezka menyinggung mobil dinas para jajaran KPU yang disebutnya lebih dari satu dan rumah dinas yang tidak ditempati. Rezka meminta KPU memberikan penjelasan terkait hal ini.
"Ada poin lain dalam raker kemarin yang berkali-kali saya tanya juga tapi tidak bisa dijelaskan oleh ketua KPU atau komisioner lainnya dan bahkan kesekjenan KPU, yaitu tentang mobil dinas mereka yang diduga lebih ada 3 (lebih dari 1). Juga terkait rumah dinas, mereka tidak tinggal di rumah dinas tapi apartemen di Jl Setiabudi, Kuningan, Jakarta. Mereka tidak bisa jawab, setelah saya minta penjelasan berkali-kali," tuturnya.
Hal ini, menurutnya, penting diketahui agar tidak ada penyalahgunaan anggaran. Rezka juga meminta BPK dan KPK ikut melakukan pengecekan.
"Ini perlu dipertanyakan, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran. Kami DPR harus melakukan fungsi pengawasan. BPK dan KPK harus cek ini, periksa penggunaan anggarannya. Dan mungkin ini juga ada ke daerah lain. Ini juga harus dicek lagi dan kita dalami," ujarnya. erc/jk/cr5/rmc
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
