Kementerian Perdagangan Baru Temukan di 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Sekitar Jakarta, Bandung, dan Tangerang
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Masyarakat pengguna gas LPG 3 kg, sekarang harus ekstra ketat periksa tabung. Ditemukan ribuan tabung gas LPG 3 kg yang sesuai standar. Sampai Senin (27/5/2024) kemarin Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menemukan 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di sekitar Jakarta, Bandung, dan Tangerang. SPBE itu tidak mengisi gas LPG 3 kg sesuai standar. Akibatnya terdapat kekurangan pengisian gas sebanyak 600-700 gram per tabung.
"Di sini ditemukan, kita bisa timbang saja sebetulnya saja ya, itu kan tabung ini kalau kosong kira-kira 5 kg, kalau diisi 3 kg jadi 8 kg. Nah di sini rata-rata isinya itu antara 2,4-2,3 kg, berarti kan kekurangannya 600-700 gram," kata Zulhas, Mendag kepada wartawan di SPBE Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).
Temuan Zulhas tersebut hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PKTN) terkait pengawasan terhadap Berat dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
Atas temuan itu, Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan sinergi bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM. Sinergi tidak hanya dalam pengawasan, namun juga perbaikan sistem agar penyaluran LPG 3 kg berjalan dengan baik mulai pengisian di SPBE hingga ke masyarakat.
Harus Tunjukan KTP
Kini, malah ada kabar, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg alias gas melon yang disubsidi pemerintah, kini harus menunjukkan KTP yang sudah didaftarkan. Kebijakan ini sebetulnya sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2024 kemarin.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan penggunaan KTP yang sudah didaftarkan ini dimaksudkan untuk pendataan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 41,8 juta orang yang sudah mendaftar KTP mereka.
"Itu (dilakukan agar) subsidi tepat sasaran. Ya subsidi tepat sasaran akan tetap kita galakkan dan akan kita sosialisasikan terus. Hingga saat ini sudah ada sekitar 41,8 juta yang terdata," kata Irto saat ditemui wartawan di SPBE Koja Jakarta Utara Senin (27/5/2024).
Meski begitu, sampai sekarang Irto belum bisa memastikan apakah masyarakat yang belum mendaftarkan KTP mereka masih bisa membeli gas elpiji 3 kg. Sebab hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
SPBE Perpanjangan Pertamina
Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) merupakan sarana khusus sebagai perpanjangan dari Pertamina (Persero) yang berfungsi untuk menyalurkan LPG (Liquid Petroleum Gass) kepada masyarakat.
Pemerintah telah melakukan penyegelan produk gas elpiji 3 kg. Ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. Setelah kita cek, seharusnya masyarakat menerima elpiji 3 kg, namun ternyataisinya kurang dari 3 kg. Potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar per tahun.Hal ini tentu sangat merugikan konsumen akibat tidak dipatuhinya SOP tentang pengelolaan tabungkosong dan pengisian gas elpiji 3 kg,” tambah Zulkifli Hasan dikutip dari siaran pers Kementerian Perdagangan.
Zulhas menyampaikan bahwa penyegelan itu dilakukan agar tidak dapat digunakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan penerapan SOP tentang pengelolaan tabung kosong, pengisian, dan pelabelan dari produk gas elpiji tiga kilogram. Ia juga menegaskan tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen atau masyarakat
Desakan Komisi VI DPR-RI
Sebelumnya, Komisi VI DPR-RI mendesak Pertamina untuk melakukan kontrol secara lebih intensif terhadap tingkat akurasi penerapan dispenser di seluruh SPBU dan SPBE. Bahkan memberikan sanksi pencabutan izin operasional bagi SPBU dan SPBE yang terbukti melakukan tindakan ilegal dalam peneraan.
yakni ada oknum SPBU yang mencampurkan BBM jenis Pertalite dengan air.
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim meminta Pertamina menindak tegas oknum SPBU yang melakukan pelanggaran. "Bahkan harus di-publish kepada publik sehingga efek jera ini betul-betul dapat kepada semua pengusaha SPBU ini. Artinya ketika ini di-publish, saya yakin siapapun yang akan coba-coba melakukan pelanggaran apapun namanya yang sangat merugikan masyarakat apalagi ketika dicampur dengan air dan lain-lain, saya yakin ini harus jadi pelajaran," kata Muslim dalam RDP Komisi VI dengan Pertamina di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Modus Pengurangan Isi Gas
Zulhas menjelaskan modus pengurangan isi gas elpiji 3 kg yang terjadi di sejumlah SPBE tadi dilakukan dengan cara tidak mengeluarkan sisa gas atau residu yang tersimpan dalam tabung sebelum diisi ulang. Padahal sisa gas yang tersimpan dalam tabung tidak bisa dipakai.
Akibatnya meski berat isi gas dalam tabung benar 3 kg, namun yang bisa digunakan masyarakat hanya sekitar 2,3-2,7 kg saja. Kondisi inilah yang akhirnya sangat merugikan masyarakat.
"Nah sekarang kita lagi dalami (kesalahan pengisian gas elpiji 3 kg di SPBE), katanya tabung itu ada isi residu (sisa gas dalam tabung) yang nggak dikeluarkan tapi nggak bisa dipakai," ungkapnya.
"Kalau (isi residu) nggak bisa dipakai, artinya orang belinya 3 kg, bayarnya 3 kg, dapatnya yang bisa dipakai 2,7 kg atau 2,3 kg. Kan mestinya kalau ada yang nggak bisa dipakai dibersihkan (sebelum diisi ulang)," jelas Zulhas lagi.
Untuk itu Zulhas mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di SPBE lain se-Indonesia untuk memastikan takaran isi tabung LPG kg sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab menurutnya ini merupakan masalah penting yang menyangkut kepentingan banyak orang.
"Ini masalah yang sangat penting karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, puluhan mungkin ratusan juta yang mempergunakan LPG 3kg. Karena itu kami mulai kemarin (melalukan pemeriksaan di) Jakarta dulu, (setelah itu SPBE di) setiap provinsi akan kami cek. Nggak main-main ini, setiap provinsi (akan dicek)," kata Zulhas.
Partisipasi Masyarakat
Bersamaan dengan itu ia juga meminta partisipasi dari masyarakat dan seluruh pemerintah daerah untuk ikut melakukan pengawasan. Hanya dengan begitu, proses pengawasan bisa berjalan maksimal terutama di daerah-daerah yang cukup jauh dari jangkauan pemerintah pusat.
Akibat praktik itu, masing-masing SPBE ditaksir menyebabkan kerugian Rp 1,7 miliar per tahun. Jika ditotal maka kerugian negara yang sudah diketahui sampai saat ini sebesar Rp 18,7 miliar.
"Nah hari ini kita temukan harusnya 3 kg, ternyata isinya antara 2,8-2,2 kg. Sudah ditemukan 11 titik, itu rata-rata dihitung kerugiannya hampir Rp 1,7 miliar per tahun. Jadi kalau 11 bayangin, banyak, apalagi kalau seluruh (SPBE) Indonesia," terangnya. n erc/jk/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
