Staf Khusus Presiden Cawe-cawe Urusan UKT

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 28 Mei 2024 20:36 WIB

Staf Khusus Presiden Cawe-cawe Urusan UKT

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar, meminta Permendikbud Ristek nomor 2/2024 dicabut.

"Mencabut Permendikbud Ristek nomor 2/2024 dan Kepmendikbudristek No.54/2024," pinta Billy dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga: Jokowi Sumbang 68 Sapi Mongol

Ini cawe cawe pertama Staf Khusus Presiden ngurusi wewenang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Nadiem, Senin (27/5) telah membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini.

 

Pembaharuan UU Pendidikan Tinggi

Selain itu, Billy meminta adanya pembaharuan UU Pendidikan Tinggi, mengingat saat ini UU tersebut sudah cukup lama, yakni UU nomor 12 Tahun 2012. Salah satu isi dari UU nomor 12 tahun 2012, yakni pasal 76 ayat (3) menjabarkan adanya 'Student Loan' yang disediakan oleh negara. Student loan ini diberikan dan dijamin oleh negara, tanpa bunga, dan dibayarkan nanti oleh mahasiswa, saat mereka sudah lulus dan bekerja.

"Salah satu pokok dari pembaruan UU adalah menambah anggaran Pendidikan Tinggi yang saat ini hanya 1,6 % dari APBN yang di kelola oleh Kemendikbudristek, ini jauh lebih rendah dari rekomendasi UNESCO, yakni 2 % dari APBN, agar anggaran kita menjadi lebih tinggi, melihat jumlah proporsi anggaran Singapura, Jepang, dan Amerika yang jauh lebih tinggi dari Indonesia," tegas Billy.

Baca Juga: Pengusaha Korsel Temui Jokowi di Istana

 

Hentikan KIP Kuliah

Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar merekomendasikan agar pemerintah mengarahkan alokasi sebagaian dana dari LPDP untuk dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan Pendidikan Tinggi.

Baca Juga: Eksperimen Jokowi Peringati 17 Agustusan

Ia turut meminta Kemendikbud Ristek menghentikan KIP Kuliah jalur aspirasi. "Menghentikan program beasiswa KIP Kuliah jalur aspirasi yang disalurkan oleh oknum dan kelompok individu tertentu," tegasnya.

Terakhir, Billy meminta Kemendikbud Ristek menyusun sistem Key Performance Indikator (KPI) dari rektor-rektor berbadan hukum PTN BH agar juga memiliki tanggung jawab kreatifitas menyusun dan mencari sumber anggaran sendiri, sehingga tidak membebankan biaya pengembangan institusi yang sering disebut sebagai IPI, kepada UKT.

"Rektor-rektor ini dapat mencari anggaran dengan memaksimalkan aset kampus, pengelolaan dana abadi kampus, atau kerjasama industri, dan kerjasama dengan badan Internasional. Dengan pemasukan tersebut, kampus tidak perlu lagi menaikkan UKT atau biaya Pendidikan Tinggi," tambah Billy. n jk/erc/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU