Masih banyak SMP Negeri di Pasuruan Kekurangan Murid

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Salah satu sekolah yang ada di kabupaten Pasuruan sedang mengadakan kegiatan belajar - mengajar.
Salah satu sekolah yang ada di kabupaten Pasuruan sedang mengadakan kegiatan belajar - mengajar.

i

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Memasuki masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Pasuruan mencatat masih banyak SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri di Kabupaten Pasuruan yang kekurangan murid.

Kepala Dispendikbud Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto melalui Kabid Pendidikan Dasar, Mochammad Syafi'i mengatakan dari 63 SMP Negeri se-Kabupaten Pasuruan, jumlah sekolah yang pagunya sudah terpenuhi hanya 19 sekolah. Sedangkan 44 SMP Negeri lainnya masih berjuang untuk mencari lulusan SD (sekolah dasar) yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri.

"Kalau total SMP Negeri ada 63 sekolah. Yang pagunya terpenuhi ada 19 sekolah, dan sisanya masih belum. Artinya harus berjuang untuk mendapatkan calon peserta didik baru," kata Syafi'i saat ditemui di ruangannya, Selasa (4/6/2024).

Apabila diprosentasekan, maka baru 30�ri jumlah SMP Negeri yang pagunya terpenuhi. Menurut Syafi'i, sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah perkotaan seperti di Kecamatan Bangil, Beji, Gempol, Pandaan, Sukorejo, serta sebagian di wilayah Grati dan Purwosari.

Namun untuk SMP Negeri yang berada di wilayah pegunungan maupun jauh dari perkotaan, harus ekstra keras mencari murid baru.

"Contohnya di Winongan baru satu sekolah yang pagunya terpenuhi. Gondangwetan dari 2 SMP negeri, hanya satu sekolah yang pagunya terisi penuh. Sedangkan SMP negeri di Kecamatan Pasrepan, Puspo, Tosari, Lumbang, Tosari, Nguling dan lainnya harus kerja keras sampai pagunya terisi," tegasnya.

Dijelaskan Syafi'i, penyebab banyaknya SMP negeri yang kekurangan murid tak lain karena semakin menjamurnya SMP swasta maupun madrasah Tsanawiyah yang berdekatan dengan SMP negeri.

Dengan fenomena tersebut, para wali murid ataupun lulusan SD dihadapkan pada banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri atau swasta maupun tsanawiyah.

"Faktornya ya karena semakin banyaknya sekolah swasta dan Madrasah Tsanawiyah yang muncul, sehingga sekolah negeri mau tak mau harus berbagi dengan sekolah yang lain. Karena yang memilih ya calon siswa," terangnya.

Dispendikbud menurut Syafi'i meminta seluruh Kepala SMP Negeri agar gencar melakukan sosialisasi ke rumah-rumah penduduk. Termasuk mengenalkan keunggulan SMP Negeri yang dipimpin melalui prestasi akademi maupun olahraga dan seni ataupun ekstrakurikuler yang diminati masyarakat.

"Terus berjuang, karena satu anak itu sangat berarti. Kami ajak semua SMP negeri untuk berlomba-lomba dalam memajukan sekolahnya. Keluarkan semua unggulannya, termasuk ekskul yang digandrungi masyarakat seperti drumband, pencak silat kembangan, dan lainnya,"

Terpisah, Kepala SMPN 1 Pohjentrek, Umi Chusniah menegaskan beberapa tahun terakhir jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMPN 1 Pohjentrek tidak sebanyak sekolah di kota.

Faktornya tak lain banyaknya madrasah tsanawiyah yang berdiri dan berdekatan lokasinya dengan SMP. Ditambah kultur masyarakat yang percaya akan figur ulama di wilayah tersebut serta tak ada batasan SMP Negeri Kota yang menerima siswa baru dari kabupaten Pasuruan.

"Ada Madrasah yang berdiri tepat di depan SD Negeri, jadi banyak pilihan siswa baru untuk mereka sekolah SMP di mana. Kemudian SMP Negeri Kota yang tidak membatasi jumlah lulusan SD dari Kabupaten Pasuruan, inilah yang belum bisa kami pecahkan," ungkapnya. Hik

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…