Dituding Kasus Kadaluwarsa, Pelapor TKD  Klaim Punya Alat Bukti Berkwalitas

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pelapor TKD di Kab. Sumenep, H. Mohammad Siddik, SH, saat ditemui di ruang kerjanya.
Pelapor TKD di Kab. Sumenep, H. Mohammad Siddik, SH, saat ditemui di ruang kerjanya.

i

SURABAYA PAGI, Sumenep- Pengacara dan konsultan hukum Kab. Sumenep, Mohammad Siddik SH, sekaligus pelapor atas Tanah Kas Desa (TKD) yang di rampok oleh pengembang atas nama H. Sugianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Polda Jatim.

Kasus yang sudah di laporkan sejak tahun 2015 itu sangat disayangkan oleh pelapor karena belum di P 19 kan, dan bahkan Kejati menganggap persoalan tersebut sudah kadaluarsa, padahal kata Dekdek, pelaku yang ditersangkakan nyata-nyata ada dan memiliki alat bukti yang berkwalitas. Tegasnya

Saat ditemui reporter, di kantor MSP. Jalan Trunojoyo No. 282 Gedungan Kab. Sumenep, Dekdek sapaan akrabnya mengaku pihak Polda Jatim, Kejati dan Satgas Mapia tanah jangan bermain-main dengan kasus berkelas nasional yang menelan kerugian negara sebesar 1 lebih dari Rp 114 miliar saat itu. Dan jika dikonversi NJOP sekarang, kisaran Rp 510 millar.

Bahkan kata Dekdek, Kementrian ATR, RI Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) diminta selesaikan pelaku yang terlibat dalam pengembang tanah bermasalah yang menyita perhatian publik seperti tanah kas desa (TKD) di Kab. Sumenep

" Saya sebagai pelapor merasa sangat kecewa terhadap langkah Kejati yang terkesan menunda-nunda berkas peloporan terkait TKD yang nyata-nyata di rampok, sampai saat ini di P21 belum masuk ke P 19 padahal kasus itu memiliki alat bukti berkwalitas"

Bahkan kata Dekdek, Pihaknya mengaku telah melakukan berbagai langkah hukum sesuai dengan undang-undang KUHP. bahwa kasus TKD dengan alat bukti berkwalitas itu sangat tidak layak untuk dianggap kadaluwarsa.

Makanya kata dia, pihaknya mempertanyakan, jika kasus TKD itu dianggap, kadaluwarsa itu pasal berapa dan ayat berapa, jadi mohon diperjelas supaya publik tahu tentang hukum, apalagi sambungnya, sekarang sudah di zaman digital dan keterbukaan publik.

" Saya pertegas, tanah TKD itu milik tiga desa, diantaranya, Desa Talango, Cabbiye dan Palasah, diatas tanah ini dibangun perumahan yang setiap tahunnya kepala Desa menerima sewa dari Sugianto sebagai pengambang"

Jika kasus TKD di Kab. Sumenep yang sudah menasional itu dianggap kadaluwarsa oleh Jaksa, maka muncul dugaan, bahwa tindak pidana kejahatan yang terorganisir itu diduga ada main mata antara Jaksa di Kejati dengan tersangka. Tudingnya

Untuk diketahui, Tanah Kas Desa (TKD) di Kab. Sumenep itu jelas-jelas digelapkan oleh pengembang tanah, karena tidak ada objek tukargulingnya, dan hal itu sebuah pelanggaran hukum.

Makanya, pihak tersangka H. Sugianto sempat mengajukan Pra peradillan (Prapid) namun ditolak, artinya secara Yuridis persoalan TKD di Kab. Sumenep harus diproses secara hukum. ar

Berita Terbaru

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

SURABAYA PAGI, Lumajang-Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi turun langsung menyapa masyarakat di kawasan Alun-Alun Lumajang, Senin (16/11/2026). Dalam…

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi terus mendorong minat terhadap investasi logam m…

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas lingkungan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…

Tekan Polusi dan Suhu Kota, DLH Surabaya Perbanyak Trembesi hingga Jacaranda

Tekan Polusi dan Suhu Kota, DLH Surabaya Perbanyak Trembesi hingga Jacaranda

Senin, 16 Nov 2026 15:41 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna membantu menekan pencemaran udara sekaligus mengurangi suhu kawasan perkotaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui…

Pemkot Surabaya Beri Hadiah Pelapor Sampah Liar Rp300 Ribu, Disertai Bukti Foto dan Video

Pemkot Surabaya Beri Hadiah Pelapor Sampah Liar Rp300 Ribu, Disertai Bukti Foto dan Video

Senin, 16 Nov 2026 15:36 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna memperluas pengawasan terhadap pembuangan sampah liar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengandalkan partisipasi warga…

Jalur Lawu Via Cemorosewu Magetan Dibuka Terbatas, Kuota hanya 500 Pendaki Perhari

Jalur Lawu Via Cemorosewu Magetan Dibuka Terbatas, Kuota hanya 500 Pendaki Perhari

Senin, 16 Nov 2026 15:30 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:30 WIB

SURABAYAPAGI.,com, Magetan - Berdasarkan Hasil Verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan dan kesiapsiagaan, setelah hampir 3 bulan ditutup…