SURABAYAPAGI.COM, Lumajang - Petani jagung di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang harus meringis imbas tanamannya seluas puluhan hektar diserang hama tikus.
Dengan kondisi ini, banyak petani terancam mengalami kerugian. Lantaran tidak sedikit masyarakat yang mengeluh, lantaran biaya perawatan hingga memasuki musim panen cukup mahal.
Baca Juga: Sukses Budidayakan 5 Ribu Burung Puyuh, Raup Cuan Rp 13 Juta/ Bulan
“Seperti kondisi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya manusianya, karena petugasnya bukan digaji oleh pemerintah daerah, namun ditugaskan di Kabupaten Lumajang,” jelas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang Bukasan, Senin (24/06/2024).
Sejauh ini, Kabupaten Lumajang tidak punya tim khusus untuk membuat perencanaan seperti tim ahli untuk program yang didapat dari Provinsi Jawa Timur.
“Setelah dilaksanakan tidak ada masalah apa-apa, artinya program yang sudah direncanakan, dan yang sudah dilaksanakan tidak berdampak. Jangan hanya sekedar diusulkan, meskipun dilaksanakan tidak ada apa-apa,” kritiknya.
Baca Juga: Fenomena Embun Upas di Ranupani, Petani Kentang di Lumajang Was-was Gagal Panen
Lebih lanjut Bukasan menjelaskan, dengan adanya tim khusus semua program akan berjalan. Namun selama ini, pembentukan tim ini belum ada di Kabupaten Lumajang.
Sementara, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang Ishak Subagio mengatakan, gerakan pengendalian (Gerdal), yang di fasilitasi oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), terkendala minimnya anggaran.
Baca Juga: Petani Tebu di Lumajang Merugi, Puluhan Hektar Terjangkit Virus Luka Api
Sebab, yang disediakan oleh pemerintah daerah, nilai anggarannya cukup kecil dan sering kena refokusing. Sementara petugas POPT sendiri bukan karyawan Pemda Lumajang. Mereka adalah pegawai Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang di perbantukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang.
“Inilah sebenarnya salah satu penghambat petugas POPT untuk bergerak, mereka hanya punya garis kordinatif saja dengan DKPP, saat anggaran Gerdal dibiayai dari Propinsi,” kata Ishak. lmj-01/dsy
Editor : Desy Ayu
