SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menciptakan inovasi di bidang pendidikan berupa program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
Yang mana disebutkan dalam website resmi Kemendikbudristek, Kampus Merdeka merupakan sebuah inovasi yang dibuat dan diluncurkan untuk mentransformasi sistem Pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang lebih relevan.
Program yang dikhususkan untuk mahasiswa ini telah resmi dilaksanakan sejak awal tahun 2020 oleh Kemendikbudristek dengan beberapa program yang beragam dan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dari kampus negeri ataupun swasta dari seluruh Indonesia.
Namun, meskipun telah hampir 4 tahun berjalan ternyata program program ini dinilai belum sepenuhnya sukses dalam pelaksanaannya.
Pasalnya beberapa ketentuan dan teknis pelaksanaan dirasa mengecewakan para peserta yang mengikuti program MBKM tersebut. Salah satu permasalahan yang paling banyak dikeluhkan ialah transparansi keuangan biaya bantuan hidup. Baik untuk mahasiswa reguler ataupun mahasiswa dengan beasiswa.
"Jika kami menyampaikan keluhan kami, Helpdesk tidak membantu banyak. Jawaban yang diberikan tidak memuaskan karena dijawab oleh bot secara otomatis. Tidak ada timeline dan teknis yang pasti bagaimana dan kapan Biaya Bantuan Hidup (BBH) kami cair," kata salah satu mahasiswa.
Alhasil, hingga pelaksanaan program selesai, BBH tak kunjung cair.
Selain itu, nominal bantuan yang sampai ke mahasiswa tidak sesuai dengan perjanjian yang diberikan saat pembekalan sebelum program berlangsung.
"Untuk program pertukaran mahasiswa, sampai di kami hanya Rp 1,5 juta per bulan, dibagi dua termin. Yang harusnya total mungkin Rp 7,2 juta untuk 4 bulan biaya hidup. Namun kini yang masuk cuma Rp 4,5 juta. katanya sisanya dikirim waktu termin ke dua. Tapi sampai sekarang program sudah selesai banyak dari kami yang Rp 1,5 untuk termin kedua saja belum masuk,"keluh mahasiswa yang lain.
Tak hanya Program pertukaran mahasiswa saja, diketahui program lain seperti Kampus Mengajar pun ternyata mengalami hal serupa. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan apapun dari pemerintah meskipun administrasi yang dilakukan mahasiswa sudah tuntas.
"Saya mahasiswa KIP ikut kampus mengajar. Dari dua termin, yang masuk hanya 1 juta. Padahal perjanjiannya meskipun tidak sama dengan mahasiswa reguler, kami mahasiswa KIP juga tetap menerima BBH. Sudah tanya ke heldesk, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan alur dan transparansi keuangan yang jelas," ujar salah satu mahasiswa peserta program kampus mengajar oleh MBKM.
Diketahui pula, program di batch sebelumnya juga mengajukan keluhan yang sama namun belum juga ada perbaikan teknis dari pemerintah. Padahal kini beberapa kampus di Indonesia mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti program MBKM pada semester semester tertentu. jk
Editor : Moch Ilham
