SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - PT Kimia Farma Tbk, sampai Rabu (26/6/2024) belum membereskan utangnya ratusan miliar. Termasuk gaji karyawannya yang belum dibayar sejak awal 2024. Kini malah berencana ingin menutup lima pabrik dari total sepuluh pabrik yang beroperasi.
Direktur Produksi dan Supply Chain PT Kimia Farma Tbk Hadi Kardoko mengatakan pihaknya berkomitmen akan memperhatikan hak-hak karyawan. Ini apabila hal tersebut berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
"Tentu kami memperhatikan betul kalau memang nantinya akan ada dampak terhadap rasionalisasi pegawai, maka kami tetap akan memperhatikan yang menjadi hak-hak karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Itu menjadi komitmen kami ketika terjadi hal tersebut," ujar Hadi dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Karyawan Terdampak Rasionalisasi Pabrik
Hadi, menyebut sampai saat ini pihak sedang menghitung berapa banyak karyawan yang terkena dampak rasionalisasi pabrik. Dia pun menjamin akan mengatasi karyawan yang terkena PHK sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
"Karyawan yang pasti saat ini kami lagi kalkulasi terkait dampak ketika nanti memang itu terjadi tentu kami tetap melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," terang Hadi.
Dia pun menjelaskan langkah tersebut diambil lantaran pihaknya menghadapi tiga tantangan, seperti reorientasi bisnis, restrukturisasi keuangan, dan efisiensi.
Audit Baru Rampung Agustus
PT Kimia Farma Tbk terkait tudingan dugaan pelanggaran integritas anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Lina Sari mengatakan proses audit investigasi terkait hal tersebut akan keluar pada Agustus mendatang.
"Dugaan integritas penyediaan data sampai dengan hari ini masih on progress kemungkinan paling cepat hasilnya bisa kita dapatkan di awal Agustus," kata Lina dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jakarta, Selasa (25/6/2024).Meski begitu, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah dugaan pelanggan tersebut merupakan sebuah tindakan korupsi atau bukan. Dia pun meminta publik untuk tetap menunggu hasil audit tersebut.
Dugaan pelanggaran tersebut menjadi salah satu penyebab perseroan merugi Rp 1,8 triliun sepanjang 2023.
"Kita belum bisa menyimpulkan apakah ada korupsi atau tidak. Jadi, karena memang proses berlangsung mari tunggu saja," jelasnya.
Sebelumnya, PT Kimia Farma telah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dan entitas anak perusahaan Tahun 2023 (LKT 2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Dalam proses audit internal, manajemen Kimia Farma menemukan dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan yang terjadi di anak usaha yaitu PT Kimia Farma Apotek (KFA).
Tanggung jawab Komisaris dan Direksi
"Menindaklanjuti hal ini, KAEF bersama dengan Kementerian BUMN dan PT Bio Farma (Persero) melakukan pembenahan di KFA," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (25/6/2024).
Pengamat ekonomi dari Narasi Institute yang juga dosen di UPN ‘Veteran’ Jakarta, Achmad Nur Hidayat bilang masalah dalam keuangan Indofarma menjadi tanggung jawab dari komisaris dan direksi. Menurutnya, agak janggal jika perusahaan farmasi sekelas Indofarma boncos saat pandemi dan setelahnya. Sebab, di saat yang sama BUMN farmasi semisal Kalbe Farma justru meraup untung Rp2-3 triliun pada periode 2020-2022.
Indofarma Berdarah-darah
Sama halnya juga diakui Direksi Indofarma, bahwa keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk juga tengah berdarah-darah. Perusahaan berulangkali mencatatkan rugi sejak beberapa tahun terakhir. Imbasnya, selain ekuitas menjadi minus, arus kas operasional perusahaan juga tercatat negatif. Bahkan beberapa hari belakangan, muncul fakta kalau perusahaan BUMN farmasi ini menyatakan belum sanggup membayar gaji karyawannya.
Mengutip laporan keuangan terbaru Indofarma yang dirilis Juni 2024, laporan kuartal III/2023 yang belum selesai diaudit yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten berkode INAF ini mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 191,7 miliar.
BPJS Ketenagakerjaan tak Dibayar
Selain gaji, Indofarma juga telah menunggak tunjangan, asuransi hingga pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi dibayarkan dalam 3 tahun belakangan. Soal gaji pokok, Indofarma disebut mencicil gaji karyawannya. Pada Januari, perusahaan mencicil hanya 50 persen dari total gaji. Februari, gaji dibayarkan berdasar tingkat golongan pekerja dengan kisaran 50-90 persen. Lain itu, perusahaan juga mangkir bayar dana serikat pekerja dalam 10 bulan terakhir.
Sedangkan pada Maret, para pekerja harus menelan pil pahit. Sebab, perusahaan tidak sama sekali membayarkan gaji. n erc/jk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
