Angka Stunting Situbondo Tiga Terendah Nasional

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Situbondo – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan penghargaan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, karena berhasil menurunkan angka stunting tiga terendah nasional.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji mengatakan prevalensi stunting terendah ketiga nasional ini berdasarkan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023.

"Penurunan prevalensi stunting Situbondo sangat bagus, sehingga pada Sabtu (28/6) malam menerima penghargaan dan BKKBN. Di tingkat nasional prevalensi stunting kita nomor tiga ini cukup membanggakan," katanya saat dihubungi di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (29/6).

Dia menyebutkan, pada 2022 angka prevalensi stunting Situbondo berada di angka 30,9 persen dan turun menjadi 4,1 persen pada 2023.

Menurut Imam, keberhasilan menurunkan prevalensi stunting Situbondo tak lepas dari kerja bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD setempat.

"Kalau tugas kami kan memberikan advokasi dan pendampingan, jadi masing-masing OPD itu ada tugasnya sendiri," kata dia.

Dinas Kesehatan, kata Imam, terlibat penurunan angka stunting mengenai gizi, mulai dari ibu hamil hingga balita, sedangkan Dinas PUPP terkait dengan jamban keluarga, sanitasi dan RTLH (rumah tidak layak huni).

Sementara urusan ketersediaan pangan, menjadi tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan, termasuk Dinas Sosial terkait tugas Dinas Sosial.

Imam menambahkan, jajaran OPD setempat akan terus bekerja bagaimana prevalensi stunting di Situbondo pada 2024 ini bisa kembali turun di angka 3 persen atau bahkan nol stunting. St-02/ham

Berita Terbaru

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…