SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tampaknya prediksi dua tahun lalu, mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa akan berival dengan Tri Rismaharini, akan menjadi kenyataan.
Minggu ini, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma digadang-gadang akan diduetkan dengan eks Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustam, maju di Pilgub Jatim 2024.
Baca Juga: Polri tak Antikritik, Lamban Tangani Kasus Tanpa Fulus?
"Proses komunikasi secara intens yang dilakukan dengan PKB, Pak Ahmad Basarah, Pak Aria Bima, yang melakukan komunikasi, dan tentu saja Pak Said Abdullah sebagai Ketua DPD sangat aktif melakukan dialog-dialog di dalam membangun kesepakatan terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kepada wartawan di GBK, Jakarta Selatan, Minggu (30/6/2024).
Hasto mengatakan PDIP menyambut baik kerjasama dengan PKB terkait Pilkada Jawa Timur.
Bila benar, pilkada di Jatim 2024, bulan November akan seru. Mantan Mensos Khofifah berebut suara warg Jatim dengan Mensos sekarang, Risma.
***
Kini mulai jelas, peta persaingan pilkada di Jatim akan terjadi "adu" kuat antara parpol KIM plus, melawan pemenang pemilu Jatim 2024 plus PDIP. Koalisi Indonesia Maju (KIM) calonkan petahana Khofifah, plus didukung PPP dan Perindo.
Kelak akan terjadi adu strategi antara pemenang pilpres 2024 di Jatim dengan pemenang pemilu 2024 di Jatim. Suara pemilih Jatim yang berjumlah 31.402.838, bisa terbelah. Kandidatnya dua gender, Khofifah dan Risma.
Pertanyaannnya, mampukah Khofifah mempertahankan capaian suara Probowo di Jatim yang berjumlah 16.716.603 atau 65,19 persen? Capaian ini diklaim menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain serta jauh melampaui prediksi dari berbagai lembaga survei.
Itu salah satu modal Khofifah.
***
Saat ini di level DPRD provinsi kursi PKB dari 25 naik menjadi 27 kursi. Ini karena PKB meraih suara lebih dari 4,5 juta di Jawa Timur. Dengan demikian, PKB bakal meraih kursi DPRD Jawa Timur paling banyak dibanding partai lainnya.
Riil, PKB menjadi partai politik (parpol) dengan suara tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 18,72%. Posisi kedua ditempati oleh Partai PDIP dengan perolehan suara sebesar 16,24%. Menyusul Partai Gerindra memperoleh suara sebesar 13,88% di Jawa Timur.
Dan untuk DPRD kabupaten/kota, PKB meraih 338 kursi se Jawa Timur.
Konon, prestasi PKB, karena faktor dukungan NU kultural terutama kiai, ulama, ning berpengaruh pada elektoral partai.
***
Tidak tahu motif apa, saat pilpres 2024 lalu, Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Sosial dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi program verifikasi dan validasi orang miskin. Laporan tersebut disampaikan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS).
Baca Juga: Si Tamak SYL, Ngaku Bukan Bapak yang Baik
Dilaporkan, kekayaan Khofifah selama jadi Mensos, sejak tahun 2015 lalu pun jadi sorotan.
Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Khofifah tersebut disebut-sebut sudah dilaporkan sejak enam tahun lalu. Akan tetapi, laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut. Perwakilan FKMS, Sutikno kemudian kembali mendatangi KPK dengan bukti tambahan. Dugaan korupsi tersebut didapatkan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 untuk tahun anggaran 2015.
Diduga Khofifah terlibat dalam korupsi terkait proyek verifikasi dan validasi orang miskin.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Januari 2018, kekayaan mantan Menteri Sosial itu sebesar Rp 23,5 miliar (Rp 23.552.669.762). Sedangkan harta kekayaan Khofifah sebelum menjadi Mensos di tahun 2014 sudah Rp36,3 miliar.
Itu artinya harta kekayaan Khofifah selama menjabat sebagai Mensos selama tiga tahun turun sekitar Rp12,8 miliar. Alih-alih semakin kaya selama menjadi Menteri Sosial, harta Khofifah justru dilaporkan menyusut selama periode menjadi pembantu Presiden Jokowi.
Sementara itu, ketika Khofifah menjabat sebagai Gubernur, mulai tahun 2018 harta kekayaannya dilaporkan naik sekitar Rp2,3 miliar. Kemudian, total harta kekayaan Khofifah di tahun 2019 sebanyak Rp22,5 miliar dan tahun 2020 menjadi Rp24,9 miliar. Lalu di tahun 2021, harta kekayaan Khofifah turun menjadi Rp24,7 miliar.
Sementara, harta kekayaan Risma, naik dua kali lipat sejak menjabat Menteri Sosial. Berdasarkan LHKPN KPK yang terakhir dilaporkannya, Risma sudah memiliki harta kekayaan sebesar belasan miliar. Risma sebelum menjadi Menteri Sosial dikenal sebagai sosok Wali Kota Surabaya yang kontroversial.
Risma, tidak dilaporkan ke KPK seperti Khofifah, tapi pernah menjadi sorotan saat rapat dengan DPR soal Bansos.
Selain soal itu, sosok Risma juga kerap menarik perhatian publik, salah satu alasannya adalah harta kekayaan Risma yang naik dua kali lipat sejak menjabat Menteri Sosial.
Risma, ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana Bansos.
Pada pertemuan dengan anggota DPR RI di senayan, Risma menyampaikan bahwa anggaran untuk perlindungan sosial atau Bansos mencapai Rp497 triliun.
Namun, dalam pemaparannya, yang masuk ke dalam anggaran Kementrian Sosial hanya Rp78 triliun.
Baca Juga: Judi Online Serang Pejabat-DPR, Pengaruh FOMO
Uniknya, dalam laporan tahun 2020 tahun pertama menjadi menteri, Risma melaporkan harta kekayaan sebesar Rp8.580.624.615.
Lalu, pada laporan terakhir, yakni tahun 2022, harta kekaayaannya sudah berada di angka Rp16.784.262.128.
Ia memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp13,2 miliar yang seluruhnya berada di Surabaya.
Pertanyaannya apakah PDIP mendukung Risma, sebagai penggembira yaitu cawagub? Atau cagub?
***
Sejak tahun 2023, Jawa Timur tercatat menjadi provinsi paling miskin ketiga di Jawa dengan persentase 10,35 persen. Ini turun dari 10,49 persen pada September 2022. Tercatat, jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 4,18 juta orang, turun dari 4,23 juta orang pada September 2022.
Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,048 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 7 ribu orang.
Dalam mengukur kemiskinan di Jatim, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Gambarannya, penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Kelak, dua gender itu bisa menggunakan isu kemiskinan sebagai menu utama merebut suara. Khofifah, pasti berjuang mempertanggung jawabkan situasi rakyatnya yang masih miskin. Risma, yang dikenal tamperamental, tidak akan menyia nyiakan menu kemiskinan untuk mendown grade Khofifah. Kita tunggu adu strategi mantan mensos dan mensos sekarang. Tentu melibatkan tim sukses masing masing. Siapa yang piawai? ([email protected])
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
