DPR Tuding Menkes Arogan, Urusan Pengawasan Obat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mayoritas anggota Komisi IX DPR RI melayangkan protes kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ini menyangkut Rancangan Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM).

Anggota Komisi IX DPR RI Menuding Menkes, arogan lantaran langsung memberikan penolakan dan penghapusan DIM RUU POM.

Terlebih, belum ada pembahasan secara mendetail terkait substansi antar Kementerian Kesehatan RI dan DPR.

"Ini tidak boleh pemerintah semena-mena menghapus DIM yang sudah kita ajukan, ini belum dibahas kok sudah dihapus, ini arogansi yang luar biasa menurut saya, ini penghinaan kepada DPR, main hapus tanpa dibahas lebih dulu tanpa ada komunikasi lebih dulu," tuding Irma Chaniago dari Fraksi Gerindra, dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7/2024).

"Hormati kita ini, kita ini kan mitra, bicara dulu, komunikasi dulu jangan main hapus begitu, saya kira kita lanjutkan dan kita bahas bersama, nggak boleh main hapus seperti itu," lanjutnya.

Anggota Komisi IX DPR lain, Saleh Daulay juga memberikan tanggapan yang tidak jauh berbeda. Dirinya meminta Kemenkes RI sepenuhnya menjelaskan berapa banyak hal dalam DIM memang bersinggungan dengan regulasi eksis lain.

Dewi Asmara ikut buka suara. Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Golkar, mengaku heran lantaran dalam rapat sebelumnya Kemenkes RI belum memberikan DIM lengkap, sementara pada kesempatan rapat kedua di Selasa (2/7) lebih dari 100 DIM dihapus.

"Ini maksudnya apa? Seperti dagelan srimulat saja, ya bercanda," sorotnya.

 

Undang-Undang Pengawasan Obat

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Rancangan Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) secara keseluruhan sudah tercantum di sejumlah regulasi lain, yakni Undang Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Undang Undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law.

"Sehingga pemerintah merasa tidak perlu diatur secara sendiri," buka Menkes dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI.

Penolakan ini disebutnya bukan tanpa alasan. Menkes merinci, dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juga sudah diatur terkait ketersediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan yang memuat ketentuan mengenai penggolongan obat, obat bahan alam, sampai persyaratan perbuatan produksi, hingga peredaran.

Begitu pula dengan kajian peraturan pengawasan obat dan makanan. Dalam UU yang sama, sudah diatur upaya kesehatan, sampai ketahanan kefarmasian. Sementara hal yang berkaitan dengan proses perizinan pelaku usaha yang dimuat dalam DIM RUU POM, sebetulnya sudah terwakili di UU Nomor 6 Ciptaker.

"Secara komprehensif diatur di sana, termasuk perizinan sektor obat dan makanan serta ketentuan mengenai masa dan sanksi," terang Menkes.

Alasan lain yang juga memperkuat tidak berlanjutnya RUU POM adalah sejak 2017, pemerintah sudah mengatur Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga non kementerian melalui regulasi peraturan presiden. Menkes menegaskan, berdirinya lembaga BPOM secara mandiri memperkuat keseriusan pemerintah dalam perlindungan masyarakat terkait obat dan makanan. n erc/jk/cr7/rmc

Berita Terbaru

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…

Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu dan Ganja di Lumajang, Puluhan Gram Barang Bukti Disita

Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu dan Ganja di Lumajang, Puluhan Gram Barang Bukti Disita

Rabu, 18 Nov 2026 15:56 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis s…

Transformasi Layanan Publik, Pemdes Banjarbendo dan Dispendukcapil Sidoarjo Sosialisasikan Penggunaan IKD

Transformasi Layanan Publik, Pemdes Banjarbendo dan Dispendukcapil Sidoarjo Sosialisasikan Penggunaan IKD

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemerintah Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dalam…

SMPN 1 Sukodono Perisai Anak Didik Tumbuh Aman di Ruang Digital

SMPN 1 Sukodono Perisai Anak Didik Tumbuh Aman di Ruang Digital

Rabu, 18 Nov 2026 15:50 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Kepala sekolah SMP Negeri 1 Sukodono M. Fajar Sidik, SPd, MPd menyambut baik pelaksanaan seminar Perisai anak tumbuh aman di ruang…

Tim Verlap IGA 2026, Puji Klinik Perisai dan Siti Pinter Dinilai Saling Melengkapi

Tim Verlap IGA 2026, Puji Klinik Perisai dan Siti Pinter Dinilai Saling Melengkapi

Rabu, 18 Nov 2026 15:42 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan (Verlap) Innovative Government Award (IGA) 2026, Selasa (…

DLHP Catat Harga Jagung di Magetan Anjlok Jadi Rp 5.450 per Kilogram

DLHP Catat Harga Jagung di Magetan Anjlok Jadi Rp 5.450 per Kilogram

Rabu, 18 Nov 2026 15:32 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Kabupaten Magetan menyebut adanya penurunan harga jagung di tingkat petani di Kabupaten…