Tapera Dihujani Kritikan, Pj Gubernur Jatim: Waktunya Evaluasi

author Lailatul Nur Aini

- Pewarta

Rabu, 03 Jul 2024 17:07 WIB

Tapera Dihujani Kritikan, Pj Gubernur Jatim: Waktunya Evaluasi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai penolakan dari kalangan pekerja dan buruh. Skema pembayaran yang ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020, dinilai memberatkan.

Khususnya, besaran simpanan peserta sebesar 3 persen dari gaji atau upah dianggap membebani, terutama bagi Peserta Pekerja dan Peserta Pekerja Mandiri.

Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Optimis Wujudkan Perencanaan Berkualitas

Dimana dengan rinciannya, bagi Peserta Pekerja, 0,5 persen dari simpanan ditanggung oleh pemberi kerja, sementara 2,5 persen sisanya ditanggung oleh pekerja. Sedangkan Peserta Pekerja Mandiri diwajibkan membayar penuh 3 persen dari gaji mereka.

Terkait hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan tanggapannya terhadap penolakan tersebut. Adhy menyatakan bahwa meskipun program Tapera memiliki niat baik, mekanismenya perlu dievaluasi kembali.

"Itu kebijakan pusat ya, kan kita sedang menunggu ya bagaimana plus minusnya tentu kan dievaluasi kembali, tentu pada prinsipnya semua orang mau pekerja apapun butuh rumah," kata Adhy, saat dikonfirmasi dalam sebuah acara di Surabaya, Rabu pagi (3/7/2024).

Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Beri Pesan Khusus Hingga Janji Bonus

Ia pun menambahkan bahwa masalah utama terletak pada mekanisme yang diterapkan. "Hanya mekanisme saja, mungkin yang perlu diperhatikan yang sudah punya rumah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Kalau yang belum punya rumah ya bagus sekali, kapan kita bisa nyicil rumah kalau kita nggak ada pemaksaan gitu ya maksudnya sesuatu yang harus wajib begitu," sambungnya.

Adhy juga menyoroti kesamaan kebutuhan antara pekerja swasta dan pegawai negeri dalam menabung untuk membeli rumah. Menurutnya, Tapera bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

"Sama dengan pegawai negeri, kalau nggak dipastikan dengan kredit, ya saya nggak bisa juga gitu," tuturnya.

Baca Juga: Berantas Judi Online Lebih dari Rp1 Triliun, Pj Gubernur Jatim Bentuk Satgas Khusus

Ia menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat sangat beragam dan prioritas setiap orang berbeda-beda. Dengan adanya penolakan dan tanggapan ini, diharapkan evaluasi terhadap skema Tapera dapat dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

"Kebutuhan masyarakat itu banyak, ada yg melihat bahwa kebutuhan untuk rumah itu kebutuhan yang sekian karena yang dihadapi kebutuhan pokok. Ini persoalan prioritas, masing-masing orang punya prioritas. Kalau (gaji) UMR mungkin gak mikirin rumah, rumahnya seadanya saja," tandas Adhy.Ain

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU