SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Bila bupati hanya mengandalkan pendapatan yang sah, rasanya tidak ada yang mau mencalonkan diri. Mereka pasti rugi besar. Bayangkan untuk maju di pilkada butuh modal politik kisaran 20-40 miliar. Itu Pun tidak menjamin terpilih.
Omong kosong bila tujuannya ingin mengabdi. Ucapan itu lips servis (pemanis bibir) saja untuk meraih simpati publik. Atau yang mimpi ingin jadi kepala daerah untuk sebuah kehormatan, harga diri dan gengsi. Hari gini, rasanya tidak ada seperti itu.
Dibalik kemewahan protokol yang diperoleh, tentu saja dia mau modalnya balik. Malah baliknya diharapkan berlipat ganda. Tapi mana mungkin bisa balik modal kalau hanya mengharapkan pendapatan/tunjangan dari negara!!!!.
Hitungan nya begini, Bila bupati habiskan modal politik 30 miliar saja dalam jabatan satu periode (5 tahun) maka dalam setahun modal yang dikeluarkan 6 miliar atau sebulan 500 juta. Mampukah bupati menerima pendapatan yang sah dari negara mengembalikan modalnya tadi? Jawabannya "Sangat tidak mungkin", karena mustahil negara memberi pendapatan 500 juta/bulan. Kecuali di negara-negara teluk ( Minyak)," imbuhnya, Jumat (05/07/2024).
Solusinya untuk mengembalikan modal, bupati/walikota harus berjibaku untuk mengejar rejeki pinggiran. Terkadang kepala daerah yang gelap mata menabrak hukum. Akhirnya bukan untung tapi justru malah apes menimpa seperti kasus pidana korupsi bupati di sejumlah daerah.
Sudah gitu masih banyak yang doyan jadi bupati/walikota. Malah uyel2an antre mendapatkan rekom.
Untuk berjibaku menjadi Bupati/Walikota adalah seakan masuk di kandang macan, dalam pandangan nya adalah kawasan pragmatis untuk proses election. Di pemilu legislatif dan kepala daerah, budaya masyarakatnya adalah pragmatisme. Artinya untuk menuju klaster pragmatis dibutuhkan modal besar bukan hanya 30 miliar, malah jauh dari jumlah itu. Hds/Hik
Editor : Desy Ayu
