SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur BBM subsidi agar lebih tepat sasaran pemberiannya.
Dia bilang 17 Agustus 2024 ini pemberian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.
"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Sejauh ini BBM yang disubsidi pemerintah adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara jenis Pertamax sengaja ditahan harganya dengan kompensasi kepada Pertamina.
Lebih lanjut, masalah penggunaan BBM, Luhut juga mengatakan pemerintah berencana untuk mendorong penggunaan bioetanol secara luas. Hal ini tentu akan mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara. Selain itu, bioetanol bisa juga mengurangi polusi udara.
"Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah," sebut Luhut.
Jika Indonesia mampu mengubah BBM jadi bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan. Ujungnya, pembayaran BPJS untuk penyakit pernapasan bisa dihemat sampai Rp 38 triliun.
"Nah kalau itu terjadi sulfur ini tadi dikurangin itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga bisa anu kepada kesehatan (menghemat) sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," tegas Luhut.
Luhut mengatakan Pertamina sedang ditugaskan untuk mewujudkan rencana ini. Dia yakin Indonesia bisa berhemat banyak untuk uang subsidi energi BBM yang selama ini sering tidak tepat sasaran dan membebani APBN.
"Nah ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," pungkasnya.
Menurut Luhut, lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis. Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," beber Luhut.
Editor : Moch Ilham
