Korupsi Dana Desa, Mantan Pj Kades di Probolinggo Dibui

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 10 Jul 2024 18:59 WIB

Korupsi Dana Desa, Mantan Pj Kades di Probolinggo Dibui

SURABAYAPAGI.COM, Probolinggo - Seorang Kepala Desa (Kades) Muneng Kidul, Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, S (48) ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dana desa (DD).

Plt Kasi Humas Polres Probolinggo Kota Iptu Zainullah mengatakan, tersangka melakukan korupsi DD periode tahun anggaran September 2021 sampai April 2022, atau pada saat dirinya menjabat.

Baca Juga: Tersangka Baru Dana Hibah DPRD Jatim, 4 Penerima dan 17 Pemberi

"Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa (DD) sewaktu dirinya menjabat sebagai Pj Kepala Desa Muneng Kidul," kata Iptu Zainullah, Rabu (10/07/2024).

Zainullah menjelaskan, selama tersangka menjabat sebagai Pj kepala desa, Pemerintah Desa Muneng Kidul menerima pencairan anggaran Dana Desa tahun 2021 (tahap II dan tahap III) dan tahun 2022 (tahap I) sejumlah Rp 1.007.761.800 yang dipergunakan untuk kegiatan serta pekerjaan fisik dan non-fisik Desa Muneng Kidul.

Kasus korupsi tersebut terungkap saat adanya proyek pembangunan drainase di salah satu dusun di Desa Muneng Kidul mandek tak dapat diselesaikan, meskipun dana sudah cair sepenuhnya.

Baca Juga: SYL Cipika-cipiki dengan Terdakwa Lain, Usai Divonis 10 Tahun

“Dari seluruh dana desa yang sudah cair ini ada sebagian pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan dan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp212.501.831,40," jelasnya.

Pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi saat pemeriksaan, tersangka akhirnya mengaku kalau sebagian uang tersebut digunakan untuk foya-foya.

Baca Juga: Para Bupati se-Indonesia Ngaku Belum Sejahtera

“Alasan awalnya, tersangka menggunakan dana desa untuk pengobatan pribadi, namun setelah ditanyai dengan detail, ada juga dana desa yang digunakan untuk bersenang-senang,” ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pr-01/ham

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU