SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Satgas (Satuan Tugas) baru dari pemerintahan Presiden Jokowi, akan mulai bekerja pada Jumat, (19/7/ 2024) ini. Satgas akan mengatasi barang impor ilegal.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang menyebut satuan tugas (satgas) yang mengatasi barang impor ilegal berlaku selama satu tahun.
"Berlaku umum satu tahun, nanti dievaluasi ditambah produknya diperpanjang lagi," ujar Moga di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurut Moga, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Dijelaskan pembentukan satgas dilakukan setelah Kementerian Perdagangan menemukan barang yang tidak terdata atau ilegal membanjiri pasar Indonesia.
Satgas berfokus kepada 7 barang impor ilegal yang marak bertebaran di pasar - pasar Tanah Air. Antara lain, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk Satgas impor ilegal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan satgas itu akan terbentuk Jumat pekan ini dan langsung bekerja.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang menyebut satuan tugas (satgas) yang mengatasi barang impor ilegal berlaku selama satu tahun.
"Berlaku umum satu tahun, nanti dievaluasi ditambah produknya diperpanjang lagi," ujar Moga di Jakarta, Kamis (18/7).
Ia mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.
Moga menyampaikan, nantinya akan ada evaluasi terhadap kinerja satgas, untuk dilanjutkan kembali atau diselesaikan.
inisiasi pembentukan Satgas Impor Ilegal ini diinisiasi oleh laporan dari sejumlah asosiasi pelaku usaha. Mulai dari Kadin Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), hingga Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).
Dijual Lebih Murah
Berdasarkan laporan tersebut, ia mencurigai banyaknya barang impor yang dijual lebih murah dari tarif bea masuk yang dikenakan. "Misalnya begini, kaos, itu 1 piece dapet kena masuk Rp 60.000. Loh kalau dijual Rp 50.000 ada apa?" ungkapnya.
Agar peredaran barang impor ilegal tidak semakin menjamur dan mematikan pelaku usaha dalam negeri
Polisi Hingga Kejagung
Satgas Impor Ilegal terdiri dari Polisi hingga Kejagung. Mendag Zulhas mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terlibat dalam satgas. Ia mewanti-wanti pelaku usaha yang nakal akan segera ditindak jika ketahuan menjual barang impor ilegal.
"Bagaimana caranya menghadapi banjirnya barang-barang impor ilegal? Saya sudah ketemu Kapolri, ketemu Jaksa Agung, mudah-mudahan Jumat besok Satgas sudah terbentuk," kata dia dalam peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).
Mendag Zulhas, mewanti-wanti bagi pelaku usaha yang nakal menjual dan mengimpor barang ilegal akan diberantas oleh Satgas. "Hati-hati yang ilegal, yang dagang barang-barang impor nggak jelas. Hati-hati... minggu-minggu kita akan terjang semua. Saya sudah detail dari Kepolisian, Jaksa Agung, dan pelaku usaha," jelasnya.
Zulhas mengatakan langkah itu untuk melindungi produk dalam negeri, termasuk juga untuk jenama fesyen. "Yang main-main masukin barang ilegal. Ini untuk melindungi fesyen kita. Kita akan lalukan yang terbaik," pungkasnya.
Barang Impor Ilegal Membanjir
Sebelum ini, Zulhas telah melangsungkan pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Selasa (16/7). Setelah itu dia juga bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Saat ditemui usai bertemu Jaksa Agung, Zulhas mengatakan kedatangannya untuk meminta dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian polemik barang impor ilegal yang membanjiri Tanah Air.
"Saya koordinasi, bertemu, mendiskusikan, sekaligus minta dukungan atas isu yang akhir-akhir ini jadi polemik di media. Mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beauty, dan baja," kata Zulhas di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa . n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
