Diskominfo Jatim Targetkan IKIP Masuk 10 Besar Nasional

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAG.COM, Surabaya - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim menargetkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur mampu meningkatkan level, sehigga menembus 10 besar nasional.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Putut Darmawan mengatakan, pada 2023, hasil IKIP Jatim yang memotret kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jatim berada di peringkat ke 24 nasional. Melihat angka itu, tahun ini Diskominfo sebagai PPID Utama (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bekerja keras bersama Komisi Informasi (KI) untuk menaikan peringkat itu. 

"Kami berkolaborasi dengan KI Jatim agar IKIP tahun ini bisa lebih baik. Kami mungkin tidak menargetkan yang peringkat pertama, tapi paling tidak masuk 10 besar," kata Putut, saat Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, di Surabaya, Jumat (2/8/2024).

Dalam perkembangannya, badan publik di Jatim memang terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).  

Pemanfaatan teknologi informasi juga mulai dipakai oleh sejumlah badan publik di Jatim untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi. Bahkan level pemanfaatan teknologinya bukan hanya tingkat kabupaten atau kota, tapi sudah sampai level kecamatan dan desa. Saat ini Komisi Informasi Pusat memang sedang menyusun IKIP 2024 yang memotret kondisi keterbukaan informasi publik di 34 provinsi di Indonesia. 

Penyusunan IKIP itu kini sudah masuk ke tahap Focus Group Discussion (FGD) IKIP. Dalam FGD tersebut, tim ahli dari KI Pusat bertemu dengan Informan Ahli (IA) di KI Provinsi untuk membahas sekaligus melakukan pendalaman pengisian kuesioner. 

Ada tiga hal yang diukur dalam kuesioner IKIP. Pertama, kepatuhan badan publik terhadap UU KIP. Lalu diukur pula tingkat persepsi masyarakat terhadap apakah badan publik sudah memenuhi UU KIP. Juga bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepatuhan badan publik menjalankan putusan sengketa informasi publik. Ada 77 kuesioner yang wajib diisi oleh Informan Ahli di KI provinsi. Sebanyak 77 kuesioner itu tertuang dalam tiga dimensi yakni fisik, ekonomi, dan hukum.sb/ana

Berita Terbaru

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…

Imigrasi Blitar Layani Masyarakat di Hari Libur Lewat Program Layanan PASPORIA

Imigrasi Blitar Layani Masyarakat di Hari Libur Lewat Program Layanan PASPORIA

Senin, 16 Nov 2026 12:19 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Tak pandang hari libur, Kantor Imigrasi Blitar, tetap hadirkan Layanan PASPORIA, untuk mempermudah Warga Urus Paspor, kali ini…