SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kecurigaan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya atas Pansus Haji DPR yang dilatarbelakangi masalah pribadi, tak digubris wakil-wakil rakyat.
Selasa (20/8) anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Gus Yahya. Menurutnya, DPR tidak mengenal masalah pribadi.
Baca Juga: Menag Tantang Gratifikasi dengan Pansus Haji DPR-RI
Juga Wakil Ketua Pansus Haji DPR Marwan Dasopang. Marwan malah yakin DPR-RI bisa menuntaskan kerja hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2024.
Menurutnya, ia yakin Pansus Haji akan mengungkap soal dugaan penyelewengan kuota haji.
"Kita akan menelusuri alokasi yang diperuntukkan untuk jemaah haji khusus, ada penyalahgunaan. Indikasi ada. Indikasi itu kuota reguler digeser menjadi haji khusus, atau diberikan ke orang yang belum saatnya berangkat, jadi dipercepat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, Senin (19/8/2024).
Pansus Haji DPR diketuai politikus Partai Golkar, Nusron Wahid.
Dapat Percepatan Jadwal Haji
Menurut Marwan, mungkin saja ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapat percepatan jadwal haji tersebut. Dugaan itu yang akan dibuktikan benar atau tidaknya oleh Pansus Haji.
"Mungkin saja, namanya biaya percepatan, di luar biaya resmi. Ini indikasi yang perlu dikejar Pansus. Selain ini, kita mengungkap ketidakadilan, orang menunggu lama-lama tahu-tahu disalip pihak lain," ujarnya.
"Orang belum saatnya berangkat, didorong supaya berangkat, itu menyalahi Siskohat (Sistem Informasi, dan Komputerisasi Haji Terpadu) yang mereka buat," ucapnya.
Pansus DPR akan memanggil beberapa jamaah yang melakukan percepatan tersebut. Sehingga, diketahui penyebab dia bisa berangkat haji apakah menyalahi aturan atau tidak.
Baca Juga: Pansus Haji Menduga Menag Yaqut Berbohong
"Indikasi uang percepatan itu harus dicari buktinya. Akan kita panggil setelah dapat namanya. Dia belum tahu, kenapa bisa berangkat. Akan kita sumpah," ujarnya.
Dia yakin dalam waktu sampai 1 Oktober 2024, Pansus Haji, yang dipimpin Nusron Wahid bisa menyelesaikan kerjanya. "Jadi sebetulnya waktu cukup kalau itu yang mau kita buka," katanya.
Pansus Dapat Berlaku Transparan
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi merespons soal pembentukan Pansus Haji dan diketuai Nusron Wahid. PBNU berharap pansus bekerja secara transparan.
"Ya, kita berharap Pansus dapat berlaku adil dan transparan. Tidak ada motif apapun yang tersembunyi," kata Gus Fahrur, Senin (19/8/2024).
Baca Juga: Kemenag Harus Terbuka, Soal 3.500 Jamaah Haji Bisa Berangkat Tanpa Antri di Tahun yang Sama
Fahrur mengatakan pelaksanaan haji 2024 sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan jika saling membuka data maka fakta sebenarnya akan terungkap.
"Saya yakin jika saling buka data, akan ketemu fakta yang sebenarnya," ujarnya.
Selain itu, dia menyinggung soal Nusron Wahid yang menjadi Ketua Pansus Haji.
Menurutnya, Nusron merupakan Kader Nahdlatul Ulama (NU) bisa bekerja dengan baik.
"Pak Nusron sebagai kader NU dan politisi berpengalaman tentu akan memimpin pansus secara fair dan profesional. Pak Nusron bekerja sesuai tugas fungsi kepengawasan DPR. Gus Yaqut juga saya kenal dan percaya dia punya integritas yang tinggi," kata Gus Fahrur. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
