SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - DPRD Jawa Timur terpaksa hanya mengusulkan tiga calon pimpinan definitif kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dua nama lainnya masih belum diusulkan karena belum mendapatkan persetujuan dari Partai masing-masing.
Tiga Calon pimpinan DPRD Jatim yang resmi diusulkan dalam sidang paripurna tersebut adalah Musyafak Rouf dari PKB diusulkan sebagai Calon Ketua DPRD Jawa Timur. Kemudian Blegur Prijanggono dari Partai Golkar sebagai Calon Wakil Ketua III dan Sri Wahyuni dari Partai Demokrat sebagai Calon Wakil Ketua IV. Setelah ditetapkan dalam paripurna, selanjutnya nama-nama tersebut akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri agar mendapatkan Surat Keputusan Mendagri tentang Pimpinan DPRD Jatim.
“Usulan ini kami kirimkan ke Mendagri untuk diproses sebagai pimpinan definitif,” kata Wara Renny Sundari Permana, Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim usai memimpin sidang paripurna, Senin (30/9/2024).
Pihaknya berharap ketetapan ini segera ditindaklanjuti melalui Gubernur Jawa Timur untuk mengirimkan permohonan terbitnya SK Menteri Dalam Negeri. “Semoga segera keluar SK Menteri Dalam Negerinya agar teman-teman bisa bekerja,” pinta politisi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, untuk porsi dua pimpinan lainnya juga diharapkan segera menyusul. Diantaranya adalah Calon Wakil Ketua I dari PDI Perjuangan dan Calon Wakil Ketua II dari Partai Gerindra. “Kami yakin dan optimis, mudah-mudahan yang dua segera mengikuti, mudah-mudahan secepatnya,” jelas Renny.
Sementara itu Calon Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menyebut SK Mendagri adalah mutlak diperlukan agar agenda-agenda kerja bisa terlaksana. Diantaranya yang paling penting adalah pembahasan Rancangan APBD Jatim 2025. Karena menurut jadwal biasanya APBD Jatim tahun berikutnya, tuntas dibahas setiap tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. "Kalau semua sudah siap, kita akan upayakan APBD 2025 bisa disahkan sesuai target. Tapi kalau masih ada yang perlu dilengkapi, kita tidak bisa memaksakan," kata Musyafak saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (30/9/2024).
Dia juga menjelaskan bahwa pembahasan APBD membutuhkan waktu dan ketelitian. Terlebih jika ada isu-isu krusial yang masih harus diteliti lebih dalam. "Kita harus lihat dulu apakah masih ada yang butuh pendalaman atau perlu dilengkapi. Jadi, tidak bisa menuntut APBD bisa disahkan tepat 10 November," tambahnya.
Keraguan ini tak lepas dari belum adanya pimpinan DPRD yang definitif. Saat ini, dua posisi pimpinan masih kosong, dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga belum terbentuk. Kondisi ini dipandang Musyafak sebagai hambatan dalam proses pembahasan APBD 2025.Meski demikian, politisi PKB ini berharap APBD 2025 dapat disahkan sebelum akhir tahun, tepatnya pada 31 Desember 2024, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. “Tapi kalau menunggu hal-hal yang masih perlu dilengkapi, kita tidak bisa menuntut harus selesai 10 November, yang penting sebelum 31 Desember 2024 selesai,” yakinnya. rko
Editor : Moch Ilham
