Pemkab Tulungagung Imbau Warga Mampu dan UMKM Beralih ke LPG Nonsubsidi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Stok sejumlah elpiji subsidi mulai dibatasi dan langka. SP/ TLG
Ilustrasi. Stok sejumlah elpiji subsidi mulai dibatasi dan langka. SP/ TLG

i

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Maraknya stok elpiji melon (subsidi) 3 kilogram (kg) yang ramai langka di mana-mana membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, mengimbau menggunakan bahan bakar elpiji nonsubsidi 5,5 kg.

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Arif Efendi di Tulungagung mengungkap, imbauan tersebut diperuntukan bagi warganya, terutama kelompok masyarakat mampu dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan bahan bakar elpiji nonsubsidi.

"Pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah mengeluarkan produk elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram. Awalnya (masyarakat) antusias, tapi sepertinya sekarang jalan di tempat," kata Arif Efendi, Selasa (01/10/2024).

Untuk memudahkan masyarakat yang akan beralih, pemerintah masyarakat hanya perlu menukar gas 3 kilogram dengan tabung gas 5,5 kg dan nantinya akan mendapatkan potongan harga. 

Sayangnya program yang diluncurkan sejak 2023 lalu itu kurang diminati oleh masyarakat. Bahkan, di tahun 2024 ini hampir tidak ada yang menukarkan. Padahal, Pemkab Tulungagung juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang ASN menggunakan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.

Sebagai informasi, untuk harga gas bersubsidi ukuran 3 kg dijual dengan HET Rp 18 ribu. Sedang harga gas Non subsidi 5,5 kg dijual dengan harga sekitar Rp 80 ribu. Selisih yang cukup tinggi tersebut menjadikan faktor keengganan masyarakat untuk beralih ke gas Non subsidi.

Sedangkan untuk program tukar tabung merupakan himbauan dari pemerintah pusat, sehingga dalam pelaksanaan tidak ada hukuman atau reward yang mengikat. Belum ada aturan yang mengatur atau mewajibkan ASN untuk tidak membeli gas bersubsidi 3 kg.

"Aturan Itu yang sedang kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat," tuturnya.

Pihaknya memberikan toleransi penggunaan gas bersubsidi 3 kg, asalkan diselingi dengan penggunaan gas nonsubsidi. "Yang kita atur itu larangan penggunaan gas bersubsidi pada HOREKA (hotel, restoran dan kafe)," terangnya. tl-01/dsy

Berita Terbaru

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik   ‎

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik  ‎

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun berencana menambah 4.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) setelah proyek penerangan jalan dengan skema …

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

SURABAYA PAGI,Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari ) Ponorogo terus melakukan penanganan dugaan korupsi Tunjangan Perumahaan (TP) anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur menggelar Sarasehan Nasional untuk membahas rencana kebijakan standardisasi kemasan rokok…

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Momentum Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Dr. Edy Herwiyanto di ganjar enam penghargaan…

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi terkait kewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan mengantongi izin tertulis dari…

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto resmi memulai pembangunan 9 proyek infrastruktur pengairan dengan total senilai Rp 5,4…