SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gangguan keamanan, ketertiban dan kejahatan kriminal di Surabaya masih terbilang masih tinggi. Guna menekan aksi kejahatan serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya, Arif Fathoni mendorong pemerintah kota untuk menambah pemasangan CCTV di kampung-kampung dan seluruh titik rawan aksi kejahatan.
Arif Fathoni mengatakan sarana penunjang lain yang bakal membuat Kota Surabaya lebih aman adalah penambahan CCTV. Terutama, untuk area rawan kejahatan.“Perlu pengadaan CCTV di berbagai area. Terdapat 1.159 RW di seluruh Surabaya. Harusnya, di seluruh RW itu dipasang CCTV,” ungkap Arif Fathoni, Minggu (13/9).
Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Soroti Peredaran Mihol Lewat Platform Digital
Menurut Fathoni dengan kekuatan anggaran APBD yang dimiliki Surabaya meyakini Pemkot mampu melakukan pemerataan pemasangan CCTV di seluruh penjuru pelosok kampung.
Bahkan Pemkot bisa bekerjasama dengan pihak swasta. Contohnya, perusahaan provider di Surabaya yang memiliki program CSR. Pemkot bisa mengarahkan CSR itu untuk pengadaan CCTV di RT atau RW.
“Adanya CCTV tidak hanya mencegah pelaku tindak kriminal, tapi juga membantu menangkap pelaku. Sebab lewat CCTV kita bisa melihat langsung pelaku saat melakukan kejahatan mereka. Itulah kenapa perlu dipasang CCTV merata ke seluruh kampung dan titik-titik rawan,” kata Fathoni.
Adanya kerjasama yang baik antara 3 pilar dengan warga, serta infrastruktur pendukung yang memadai dalam hal ini adalah CCTV, bakal meningkatkan keamanan dan menurunkan angka kriminalitas. “Mari semua elemen menyatukan langkah, demi Surabaya yang aman dan nyaman untuk kita bersama,” pungkas Fathoni.
Dewan Dorong Seluruh Elemen Bersatu Ciptakan Kenyamanan Bersama
Selain itu pria yang akrab disapa cak Toni ini juga mendorong semua pihak bersama-sama ikut berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Surabaya.
Baca Juga: Arif Fathony Desak Pemilik RHU Wajib Sediakan Layanan Valet untuk Pengunjung Mabuk
Arif Fathoni mengatakan menjaga keamanan kota adalah kewajiban seluruh lini. DPRD Kota Surabaya terus mendorong semua elemen menyatukan langkah, menciptakan Surabaya yang nyaman dan aman untuk ditinggali.
Dalam upaya preventif mesti dilakukan. Kewajiban menjaga lingkungan selama ini kerap dilimpahkan pada 3 pilar. Yakni, TNI, Polisi, dan Pemerintah Kota (Pemkot). Namun, keamanan bakal makin terjamin jika seluruh elemen ikut berperan.
Ia menuturkan jika kepedulian lingkungan melalui aksi masyarakat berkolaborasi dengan 3 pilar tersebut wajib dilakukan.
Masyarakat harus tanggap jika terjadi tindak kriminal. Terlebih, untuk pejabat RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pengawasan di lingkungan juga harus terus dilakukan. Kepedulian pada warga juga mesti senantiasa ditingkatkan.
“Saya lihat, untuk RT, RW, dan LPMK di Surabaya memang sudah aktif mendukung program pemerintah. Tidak semata karena diberikan insentif. Bahkan, saat gaji mereka dari swadaya masyarakat pun mereka sudah begitu gencar terlibat dalam keamanan lingkungan,” ungkap Fathoni.
Baca Juga: Tekan Kecelakaan Akibat Pengaruh Alkohol, DPRD Surabaya akan Revisi Perda RHU
Thoni mengatakan, Surabaya punya potensi besar yang sejak dulu tak disadari Pemkot. Yakni, banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Pahlawan. Di perguruan tinggi tersebut, rata-rata seluruh mahasiswa mendapat mata kuliah Pengantar Ilmu Penelitian. Hal itu bisa dimanfaatkan Pemkot dengan mengajak mereka bekerjasama.
“Pemkot harusnya bisa berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi untuk mengerahkan mahasiswanya menyebar kuesioner tentang perilaku kejahatan di Surabaya. Mereka bisa melakukan survey tentang jenis tindak kejahatan hingga lokasi titik rawan,” tutur Fathoni. Dengan begitu, Pemkot bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna.
Selain itu, RT atau RW bisa bersinergi pula dengan karang taruna. Pendekatan terhadap warga dan keamanan kampung didelegasikan pada karang taruna sebagai garda terdepan perwakilan anak muda.
“Terpenting, usulan saya, tiga pilar yang terdiri dari TNI, Polisi, dan Pemkot serta ditambah warga tersebut operasinya bisa dilembagakan. Sehingga pergerakannya lebih lancar dan terstruktur. Serta, mendapat dukungan langsung dari pemerintah,” imbuh Fathoni. Alq
Editor : Moch Ilham