Ekonom: Thomas Djiwandono, Bahlil Lahadalia, dan Rosan Roeslani Tidak Tepat Masuk ke Tim Ekonomi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Para Menteri ekonomi di kabinet Jokowi yang dipanggil Prabowo adalah Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian. Lalu, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani adalah para menteri yang selama ini mengabdi kepada presiden Jokowi.
Sinyal kuat para rekan Prabowo ini kembali menjabat menteri sangat kuat. Sri Mulyani Indrawati contohnya. Usai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengaku terbuka diminta kembali menjabat Menteri Keuangan. Dalam Kabinet Jokowi, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan medio periode pertama dan selama periode kedua.
Melihat Pengalaman Interaksi 5 Tahun
Jokowi menyinggung soal hubungan Prabowo dengan para menteri tersebut. Jokowi menilai salah satu alasan Prabowo kembali memanggil para menteri di kabinetnya karena melihat pengalaman interaksi selama lima tahun ke belakang.
Seperti diketahui, Prabowo sendiri memang merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Otomatis Prabowo dengan figur para menteri ini sudah pernah bekerja bersama dalam waktu yang cukup lama.
"Ini juga pasti melalui pengalaman beliau bergaul dan berinteraksi selama 5 tahun," sebut Jokowi usai meresmikan Amanah Creative Hub Aceh, Selasa (15/10/2024).
Jokowi pun menyadari memang hampir semua tim ekonominya bakal 'dipakai' lagi oleh Prabowo, dia menyebutkan hal itu sebagai bentuk nyata dari keberlanjutan yang sering digaungkan.
Menteri Ekonomi - Daya Beli
Kementerian Ekonomi dan Keuangan (MEF) melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara di bidang kebijakan ekonomi, kebijakan keuangan, penganggaran, dan kebijakan perpajakan .
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi menteri ekonomi pilihan Prabowo. Pertama, memiliki orientasi ekonomi yang tidak berpihak pada ideologi neoliberalisme, yaitu kebijakan yang cenderung mengutamakan pasar bebas dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi.
"Sebaliknya, ia harus fokus pada ekonomi yang inklusif dan pro-rakyat," kata Achmad, Selasa (15/10/2024).
Kedua, menteri ekonomi yang ideal harus mampu menjaga disiplin fiskal dengannya ketat, yang berarti memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah risiko pembengkakan utang negara.
Menteri ekonomi, sambungnya, harus menjaga disiplin fiskal dan memprioritaskan belanja negara pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketiga, menteri ekonomi harus memprioritaskan peningkatan daya beli publik. Ini berarti kebijakan-kebijakannya harus fokus pada kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja.
"Menteri tersebut harus fokus pada kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Achmad mengatakan Prabowo boleh saja memilih menteri bidang ekonomi dari kalangan profesional maupun yang berlatar belakang politik, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan.
Untuk kalangan profesional, menteri tersebut harus memiliki latar belakang profesi seperti ekonom, akademisi, atau praktisi bisnis, yang biasanya memiliki pendekatan berbasis data dan pengalaman langsung dalam mengelola ekonomi. Mereka diharapkan bisa membawa perspektif objektif serta solusi berbasis bukti untuk menangani tantangan ekonomi.
Menteri Ekonomi dari Partai Politik
Sementara jika menteri ekonomi dipilih dari partai politik, harus memiliki pemahaman ekonomi yang mendalam, komitmen pada kebijakan pro-rakyat, dan rekam jejak bersih dalam pengelolaan ekonomi atau kebijakan publik.
"Tokoh politik tersebut harus mampu mengambil keputusan strategis yang tidak hanya populer, tetapi juga bermanfaat dalam jangka panjang untuk ekonomi Indonesia," kata Achmad.
Achmad mengatakan ada sejumlah posisi menteri strategis yang benar-benar harus diperhatikan Prabowo. Pertama, menteri keuangan (menkeu). Sosok yang dipilih menjadi menkeu harus memiliki integritas tinggi, kemampuan teknokratis, serta pandangan luas tentang bagaimana menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua, menteri perdagangan (medang). Pemilihan mendag penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Mendag harus memahami dinamika perdagangan internasional dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik.
Syarat Kementerian Perindustrian
Ketiga, menteri investasi/kepala BKPM, Achmad mengatakan menteri yang kompeten di bidang investasi sangat dibutuhkan untuk menarik investasi asing dan domestik yang berkualitas, mendukung sektor-sektor strategis, dan menciptakan lapangan kerja.
Pemilihan menteri ini katanya harus cermat untuk memastikan bahwa kebijakan investasi sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang inklusif.
Keempat, menteri industri (menperin). Kementerian Perindustrian katanya harus dipimpin oleh tokoh yang berkomitmen pada pembangunan industri yang berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.
"Prabowo harus memilih menteri ekonomi yang tidak hannya memiliki pengetahuan dan kompetensi, tetapi juga integritas dan komitmen pada pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan," imbuhnya.
Jangan Pilih Politisi Praktis
Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sebisa mungkin Prabowo tidak memilih menteri ekonomi dari kalangan orang politik praktis. Menurutnya, pasar akan jauh lebih percaya kepada orang profesional yang mampu mengelola keuangan dengan baik.
Bahkan menurutnya orang-orang yang merupakan tim pemenangan Prabowo-Gibran seperti Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani tidak tepat jika masuk ke tim ekonomi pemerintah. n jk/erc/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
