SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Publik sejak kampanye tahu, ambisi Presiden Prabowo, sangat besar. Ia ingin menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, 8%.
Kabinet Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai kabinet citarasa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Alasanya, banyak menteri Jokowi yang ditarik Prabowo ke dalam kabinetnya.
Dari sektor ekonomi misalnya, ada Sri Mulyani Indrawati, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia hingga Erick Thohir. Namun Bahlil menegaskan kabinet citarasa Presiden ke-7
tak perlu dipersoalkan, Sebab yang terpenting adalah kapasitas dari sosok-sosok yang dipilih.
"Nggak usah dipersoalkan tentang itu. Yang penting semua calon menteri punya kapasitas, kemampuan profesionalisme untuk membantu Prabowo mewujudkan program-program, janji-janji kampanyenya," tuturnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)
***
Meski saya bukan wartawan lulusan ekonomi makro, sebagai wartawan saya mesti belajar ekonomi.
Menurut Sadono Sukirno dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.
Salah satu contoh pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan pabrik dan kawasan industri di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, contoh pertumbuhan ekonomi lainnya adalah perkembangan teknologi produksi, dan naiknya angka ekspor.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya, suatu negara memerlukan dana yang sangat besar. Salah satunya dengan melakukan investasi. Investasi untuk pembelian barang modal dan pelengkapan produksi . Ini untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian.
Dari gambaran ini, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membuat kehidupan masyarakat nmenjadi lebih baik dari sebelumnya.
Termasuk taraf perubahan hidup masyarakat mulai dari segi pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuh kehidupan sehari hari, didasarkan pada penggunaan pendapatan. Nah, itu goalnya.
***
Sebagai wartawan lulusan non eksak, saya setiap hari diganggu pertanyaan ada apa dengan pembangunan bangsa Indonesia yang telah berlangsung hampir delapan puluh tahun, selalu diliputi hutang di setiap tahunnya?
Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.262,10 triliun di akhir Maret 2024.
Sedangkan posisi utang pemerintah pada September 2014 atau sebelum Jokowi memimpin tercatat Rp 2.601,72 triliun atau setara dengan 26,5�ri PDB. Era Jokowi ada penambahan utang luar negeri sebesar Rp 5.000,- triliun.
Catatan jurnalistik Litbang Surabaya Pagi, Saat awal pembangunan nasional dimulai pada tahun 1970an, isu yang diangkat adalah membangun ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera.
Tahun 1970 angka kemiskinan 60 persen dengan 70 juta jiwa. dan 1976 : angka kemiskinan turun menjadi 40,1 persen dengan 54,2 juta jiwa.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Sejak 2014 hingga 2024. Saat tahun 2021 kemiskinan sempat meningkat pada pandemi Covid-19 lalu menurun hingga Maret 2024.
Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam sepuluh tahun terakhir. Jika di rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300.000 orang per tahun.
Baru oada Maret 2014, jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang (11,25%). Setelah itu, tingkat kemiskinan terus menurun hingga Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang (9,41%). Namun, saat pandemi Covid-19 kemiskinan meningkat, yaitu pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (9,78%) dan Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang (10,14%). Setelah periode tersebut, kemiskinan terus menurun sampai pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang (9,03%)
Sementara jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Dan jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang.
Data pengentasan kemiskinan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir justru memperlihatkan laju yang sangat lambat. Karenanya, target untuk menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0�n angka kemiskinan 6,5%-7,5% dinilai sulit tercapai.
"Angka ini jauh dari kata berhasil, bahkan sangat kurang. Selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan turun 1,9% atau sekitar 1,8 juta orang. Artinya, dalam kurun waktu per tahun hanya mengurangi sekitar 200 ribu orang miskin. Angka ini sangat jauh dari yang diharapkan sehingga target mengenai kemiskinan zero poverty sangat sulit sekali tercapai," ungkap pakar ekonomi pembangunan dan sosial Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (28/2/2024).
Teguh memaparkan bahwa angka kemiskinan pada September 2014 sebesar 10,96% atau setara dengan 27,73 juta orang. Sementara pada Maret 2023, angka kemiskinan sebesar 9,03% atau setara dengan 25,9 juta. Sementara itu, dari sisi absolut angka kemiskinan dengan yang dikomparasikan dengan data jumlah penduduk, Teguh menyatakan bahwa jumlahnya tidak banyak berubah.
Dari hasil penelitian dosen UGM tahun 2023, orang miskin umumnya sulit keluar dari belenggu kemiskinan karena mengalami keterbatasan pada aset tanah, modal material, modal sosial, life skill, yang tidak ditangani dengan baik. Nah, penelitian ini menggambarkan korelasi bertambahnya utang ke luar negeri dengan pengentasan kemiskinan tampak tidak signifikan.
***
Literasi bacaan saya, pada umumnya pemikiran tentang pembangunan di negara-negara belum berkembang (underdevelopment) selalu meletakkan kemiskinan sebagai isu sentralnya. Ada perbedaan pendekatan dalam pembangunan untuk memahami orang miskin. Disatu pihak ada yang memahami bahwa kemiskinan itu karena kemalasan, sedang dipihak lain memahami ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Selanjutnya pemikiran seperti ini diterjemahkan menjadi kurangnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memuaskan kebutuhan dasar atau kemampuan untuk menuntun dirinya menjadi manusia seutuhnya (Levine and Rizvi, 2005:41).
Dari data diatas, cerita tentang kemiskinan juga tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, bahkan sejak reformasi, setiap pergantian kepemimpinan nasional, isu pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi agenda pertarungan kepentingan partai politik. Nah benarkah?
Apalagi era Jokowi, ada perpanjangan impor beras dari Vietnam.
Dan fakta kemiskinan dan kesejahteraan juga tidak kunjung terselesaikan.
Catatan jurnalistik saya hutang luar negeri Pemerintah Indonesia juga sebagian digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
Pernah terjadi angka kemiskinan di desa (21,77%) bahkan lebih tinggi dari total rata-rata angka kemiskinan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang kemiskinan dan kesejahteraan ini adalah sudah menjadi “merek dagang” program-program pembangunan bangsa?
Kalau jawaban atas pertanyaan ini adalah “ya”, maka konsekuensi logis dari jawaban itu : “program pembangunan akan terus berlangsung dan menjadi sah adanya, kalau isu kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan juga tidak pernah berakhir.”
Akal sehat saya bilang dengan data data tersebut, isu kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan perlu disimak kembali oleh pemerintahan Prabowo.
***
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Mifthahul Jannah menilai gemuknya kabinet ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Bukannya semakin efisien, kabinet gemuk dapat memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, serta memicu tumpang tindih kewenangan. Belum lagi implikasinya terhadap anggaran yang membengkak.
Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai "kabinet gemuk".
Namun menurut Lina, banyak dari kementerian yang dipecah itu dinilai tidak berdasar ada kajian atau evaluasi yang jelas.
"Itu jadi gambaran kalau tujuannya untuk kepentingan politik semata," kata Lina yang menjuluki Kabinet Merah Putih sebagai "kabinet balas jasa".
“Ketika membuat lembaga baru, seharusnya ada kajian mendalam. Kalau masalah koordinasi, jelas ini kemunduran [reformasi birokrasi]. Yang bisa dijadikan satu malah dipecah,” tuturnya kepada BBC News Indonesia.
Kalau menilik sejarah berdasarkan data yang terangkum di Sekretariat Kabinet, Kabinet Merah Putih adalah yang paling gemuk sepanjang era Orde Baru hingga Reformasi.
Ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada September lalu sehingga memungkinkan jumlah kementerian menjadi tak terbatas.
Saya pernah ikut seminar bisnis yang diisi CEO Citi Indonesia Batara Sianturi. Ia memberi contoh, industri perbankan bakal membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki daya analisis tinggi, bukan lagi kemampuan administrais dan pelayanan seperti, teller. "Digital itu shifting, jangan heran nanti ada bank yang butuh banyak kemampuan IT [Informasi teknologi] bukan ekonomi karena ada perubahan model bisnis," ujarnya.
Industri perbankan diprediksi kehilangan 50% posisi kerja karyawan perbankan yang ada saat ini. Saya tergelitik mengapa pemerintahan Prabowo, merekrut puluhan menteri dan wakilnya, sebanyak itu. Jangan jangan ini policy balas budi ke parpol pendukungnya, bukan kalkulasi ekonomi yang ada tolok ukurnya.
Bahasa sederhananya, membuat badan gemuk itu gampang. Tapi disisi lain, orang orang gemuk banyak yang berlomba menguruskan badannya agar tidak makin overwight .
Nah saat Prabowo Subianto menggaungkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Saya termasuk warga yang terpikat oleh angka ambisius tersebut. Target ini memberikan harapan bahwa Indonesia akan melesat menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi signifikan, mampu bersaing di panggung global.
Melihat realita, di balik janji ini, terdapat beberapa isu mendasar yang memerlukan perhatian lebih sebelum saya terlalu optimistis. Literasi bacaan saya, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan daya beli kelompok menengah ke bawah semakin tergerus.
Kini, harga barang-barang pokok masih merangkak naik, terutama akibat kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Dan dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat adanya ketidakpastian lapangan kerja, terutama bagi pekerja sektor informal yang kerap terdampak langsung oleh kebijakan fiskal dan ekonomi global.
Juga meningkatnya angka pengangguran, terutama di kalangan anak muda.
Data BPS tahun 2016 mencatat bahwa terdapat 7,03 juta orang menganggur di Indonesia, dan yang terbanyak adalah penganggur usia 15—29 tahun atau dikategorikan dalam usia muda.
Lalu data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2023 mengumumkan terdapat 9,89 juta (22,25%) penduduk usia muda berusia 15-24 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, tidak menempuh pendidikan, atau tidak menjalani pelatihan (Not in Employment, Education or Training atau NEET) pada tahun 2023. Meski menurun dibanding pada masa Pandemi COVID-19, persentase NEET kaum muda Indonesia masih lebih tinggi dibanding rata-rata dunia, yakni 21,6%. Beberapa faktor yang membuat tingginya angka kaum muda NEET menurut BPS di antaranya adalah kurangnya akses pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga, dan disabilitas.
Apakah Angka pengangguran yang terus naik ini tidak semakin memperburuk situasi kebangsaan?. Prabowo, mesti keluarkan strategi yang jelas untuk mengatasi masalah daya beli. Bila tidak, target 8 persen hanya akan menjadi sekadar angka di atas kertas tanpa dampak nyata pada kesejahteraan rakyat. Apalagi kini ada beban baru yaitu Makan bergizi gratis dan menggaji menteri dan wakilnya dalam porsi gemuk. Selamat bekerja Jenderal yang berpasangan dengan anak ingusan, meminjam istilah politisi PDIP. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
