Belum Penuhi Skema Optimis Realistis, Banggar DPRD Gresik Tunda Finalisasi KUA-PPAS 2025

author M. Aidid Koresponden Gresik

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pimpinan DPRD Gresik sekaligus pimpinan Banggar dari kiri Lutfi Dhawam, Ahmad Nurhamim, M Syahrul Munir (Ketua) dan Mujid Riduan saat menggelar rapat finalisasi dengan Tim Anggaran Pemkab Gresik. SP/M Aidid
Pimpinan DPRD Gresik sekaligus pimpinan Banggar dari kiri Lutfi Dhawam, Ahmad Nurhamim, M Syahrul Munir (Ketua) dan Mujid Riduan saat menggelar rapat finalisasi dengan Tim Anggaran Pemkab Gresik. SP/M Aidid

i

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - DPRD Kabupaten Gresik menunda finalisasi Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Pasalnya, target pendapatan dan belanja daerah dianggap dewan tidak memenuhi skema optimistis.

Ketua DPRD Gresik sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) M Syahrul Munir mengatakan sesuai finalisasi kesepakatan yang tertunda.

“KUA-PPAS 2025 yang disampaikan Tim Anggaran Pemkab Gresik tidak sesuai skema optimis realistis yang disepakati awal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, target pendapatan realistis yang ditetapkan awalnya sebesar Rp3,6 triliun.

“Tapi ternyata sama Tim Anggaran yang dinaikkan jadi Rp3,7 triliun atau naik Rp100 miliar,” terangnya.

Dengan kenaikan ini banyak pos pendapatan yang akhirnya targetnya tidak realistis. Mulai pajak hingga retribusi.

“Sehingga kalau pendapatan tidak terpenuhi potensi defisit kembali yang terjadi pada tahun 2025 sangat besar,” ungkapnya.

Lalu, untuk belanja. Tim Anggaran juga menaikan dari semula Rp3,7 triliun menjadi Rp3,8 triliun.

“Angka belanja Rp3,7 triliun saja sudah harus ditutup dengan rencana pinjaman daerah. Kalau dinaikkan lagi jadi Rp3,8 triliun jelas bakal defisit,” tandasnya.

Selain itu, belanja yang direncanakan pemerintah juga tidak jelas. Mana yang memprioritaskan mana yang tidak.

“Kami minta agar belanja yang direncanakan didasarkan pada analisis urgensi dalam mendukung penyelesaian permasalahan daerah. Mulai dari kemiskinan hingga pelayanan publik,” tegasnya.

Pihaknya memberikan waktu kepada Tim Anggaran untuk melakukan rasionalisasi lagi selama dua hari ke depan.

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…