SURABAYAPAGI.com,Sampang - Pemerintahan Desa Jrangoan Vakum akibat PJ Kades Jrangoan biang kerok tidak aktif, hal itu sontak membuat BPD dan Tokoh masyarakat minta pertolongan kepada komisi I DPRD Sampang. Hadir dalam audiensi tersebut BPD Jrangoan, tokoh masyarakat dan Karang Taruna, mereka menyampaikan bahwa roda kepemerintahan di desa Jrangoan tidak berjalan.
"Pj Kades ini tidak ada komunikasi dengan perangkat desa, sehingga roda pemerintahan tidak berjalan, dan tanpa alasan yang jelas,"ungkap ketua BPD Jrangoan Mustaufin, Kamis (31/10/2024).
Ada banyak hal yang terhambat akibat macetnya roda kepemerintahan Desa Jrangoan, terutama dalam hal adminstrasi yang dialami oleh masyarakat seperti surat menyurt, Pencairan BLT dan surat pindah kawin. Hal itu disebabkan karena Pj Kades Jrangoan itu enggan menempati kantor sekretariatnya.
Anehnya lagi, banyak masyarakat yang belum tau bahwa Pj kades Jrangoan tersebut sudah diganti. Masyarakat menilai, rusaknya roda kepemerintahan tersebut setelah Pj kades Jrangoan diganti oleh Pj Bupati Sampang.
"Ada puluhan berkas yang terabaikan akibat tidak ditandatangan oleh Pj kades Jrangoan, dan ini semua wajib di tandatangani oleh pak Pj, dan masyarakat juga banyak yang belum tau bahwa Pj kades ini sudah diganti, mereka mengira tetap Pj kades yang lama"terangnya.
Namun, saat perangkat desa mencoba menghubungi Pj kades Jrangoan terkait banyak berkas yang belum ditandatangani, Pj kades tersebut terkesan membiarkan dan menganggap itu semua tidak penting dengan menyatakan tidak siap.
"Setelah kami hubungi via wa katanya tidak siap, tanpa ada kejelasan yang pasti tapi katanya tidak siap dan di tunda dulu,"ujar Mustaufin.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi I DPRD Sampang Muhammad Salim dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak terkait perihal yang dikeluhkan masyarakat Jrangoan yang mengalami kesulitan terkait administrasi karena kinerja Pj Kades.
Menurutnya, administrasi merupakan kebutuhan yang vital dikalangan masyarakat, oleh karena itu komisi I akan memanggil pihak terkait diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang serta Pj kades yang bersangkutan untuk mencari benang usut dari permasalahan tersebut.
"Persoalan administrasi ini sangat vital, seperti contoh surat menyurat masalah kawin, karena sudah sekitar satu bulan desa Jrangoan ini vakum, maka kami khawatir jika ada masyarakat yang kawin tanpa administrasi yang jelas nanti bisa jadi persoalan hukum,"ujar dewan fraksi NasDem itu.
Salah satu yang menjadi prihatin dalam vakumnya desa Jrangoan ini yaitu masalah pencairan BLT yang tertunda, Muhammad Salim menilai hal itu akan menghambat roda perekonomian masyarakat.
"Jadi kasihan masyarakat, seperti BLT yang seharusnya cair malah tidak cair, ini kan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat,"pungkasnya. gan
Editor : Desy Ayu
