SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tugas penting didapatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.
Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi. Di rapat itu Bahlil mendapatkan tugas khusus dari Prabowo.
Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.
"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Ubah Skema Pemberian Subsidi
Pada saat pidato perdana usai dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengubah skema pemberian subsidi, khususnya subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi subsidi langsung ke keluarga yang berhak menerima subsidi.
Hal ini diucapkannya ketika berbicara mengenai subsidi harus benar-benar dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan. Terutama, ketika dirinya telah menyampaikan bahwa pemerintah akan mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyaluran subsidi energi tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan usai rapat terbatas dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
"Tadi kami membahas sesuatu yang sangat spesifik tadi tentang arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi, supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya," katanya saat memberikan keterangan pers.
"Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, ini soal kebijakan energi," sambungnya.
Hasan menjelaskan, saat ini pemerintah masih mempertajam data masyarakat penerima manfaat subsidi, supaya lebih tepat sasaran. Rencananya, pemerintah akan memberikan subsidi kepada orang.
"Jadi tepat sasaran subsidinya ke orang kan, begitu subsidinya ke orang," kata Hasan.
Namun Hasan belum bisa membeberkan lebih lanjut, termasuk terkait besaran subsidi yang akan diberikan. Hanya saja Badan Pusat Statistik (BPS) diminta untuk melakukan sinkronisasi dan menyiapkan data.
"Masih dikaji, perintah beliau dalam waktu 2 minggu ini untuk diselesaikan," katanya saat ditanya terkait besaran subsidi.
Perlu diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, hingga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo turut hadir dalam rapat terbatas ini
Hal itu diungkapkan usai rapat terbatas dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Susun Data-data Subsidi
Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.
"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.
"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
