Disparta Batu Genjot Pelaku Seni Miliki Legalitas Nomor Induk Kesenian

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Seni jaran kepang di Festival Jaranan Kota Batu 2024. SP/ BTU
Ilustrasi. Seni jaran kepang di Festival Jaranan Kota Batu 2024. SP/ BTU

i

SURABAYAPAGI.com, Batu - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Pariwisata (Disparta) terus menggenjot para pelaku seni agar memiliki legalitas Nomor Induk Kesenian, yang tercatat di sistem data milik pemerintah kota (pemkot) setempat. 

Pasalnya, jika sudah memiliki Nomor Induk Kesenian secara legal dan tercatat di pendataan pemkot, maka juga akan memudahkan para pelaku seni untuk mendapatkan intervensi berupa peningkatan kompetensi hingga kesempatan tampil di berbagai acara bergengsi.

Peningkatan kapasitas yang dimaksudkan, yakni mulai dari tata kelola manajemen sanggar, peningkatan sumber daya manusia, hingga pelatihan pelaksanaan pertunjukan.

"Mengurus Nomor Induk Kesenian merupakan bentuk ketertiban administrasi. Ketika pelaku kesenian sudah punya nomor ini, maka kami berikan program peningkatan kompetensi atau pelatihan," ungkap Kepala Bidang Kebudayaan Disparta Kota Batu Sintiche Agustina Pamungkas, Selasa (05/11/2024).

"Tentu kami bekerja sama dengan Dewan Kesenian Kota Batu," imbuhnya.

Lebih lanjut, hingga saat ini total sudah ada sekitar 300 pelaku kesenian yang sudah memilik Nomor Induk Kesenian. Namun, tak hanya disitu saja, pihaknya akan terus berupaya agar angka tersebut terus bertambah, sehingga ekosistem kesenian di Kota Batu semakin meningkat dan profesional.

"Kurang lebih sekitar 300an, itu dari beberapa kelompok seni, ada seni bantengan, tari, mocopat,  jaran kepang, reog, dan lain-lain," ucapnya.

Sementara itu, ke depan, pihaknya akan mensosialisasikan hal ini lebih masif lagi agar ekosistem kesenian di Kota Batu meningkat dan lebih profesional. Ia juga memastikan dalam pengurusan NIK ini tidak dipungut biaya alias gratis.

“Misalkan ada sanggar atau kelompok yang mau ngurus, kami hanya minta surat keterangan dari kelurahan, surat domisili, sama KTP pengurus struktur organisasinya. Dalam seminggu pasca pengurusan, NIK nya sudah terbit,” tegasnya. bt-01/dsy

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…