Keprihatinan Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Soal Realisasi Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBD

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 06 Nov 2024 20:22 WIB

Keprihatinan Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Soal Realisasi Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBD

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan Kemendikdasmen antara lain masih mengalami masalah sistem kesejahteraan guru dan perlindungan guru.

Sementara itu, anggaran pendidikan 2009-2024 yang dikelola kementerian pendidikan hanya 15 persen dari mandatory spending 20 persen dari APBN.

Baca Juga: Segera, PAUD Tidak Diajari Matematika Sulit

Lebih lanjut, pemda juga belum bisa memenuhi 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

Hal ini tercermin dari hanya 6 dari 34 provinsi dan 2 dari 514 kabupaten/kota yang mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan di luar dana Transfer Daerah.

Hetifah mengatakan pihaknya berjanji untuk membantu pemecahan isu pendidikan tersebut, termasuk anggaran pendidikan.

"Kami dari Komisi X siap berkolaborasi dengan fungsi anggaran kami, legislasi, pengawasan untuk mengawal program kerja Bapak-Ibu," ucapnya Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikdasmen, Mendikti Saintek, dan Menbud di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meminta anggaran pendidikan di kementeriannya tidak digantung. Ia menyentil dengan mengutip lagu Melly Goeslaw yang kini jadi anggota Komisi X dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.

Karena ada Melly Goeslaw di sini, kami minta untuk anggaran ini jangan digantung, sebagaimana lagu beliau, 'Jangan kau gantung cintaku'," tegasnya sambil tertawa dalam Rapat Kerja Komisi X DPR.

Baca Juga: Gibran, Ngaku Pernah "Dikerjai" Nadiem Makarim

Permintaan ini disampaikan Mu'ti usai menjelaskan strategi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan.

Dalam hal ini, semua elemen salah satunya diminta berpartisipasi dalam aspek keadilan, seperti pembiayaan yang berkeadilan, sarana dan prasarana setara, dan tata kelola SDM yang berkualitas.

 

Penguatan Pendidikan Karakter

Baca Juga: Ketua DPRD Surabaya Berharap Pemkot Mampu Mewujudkan Surabaya Bebas Genangan

Abdul Mu'ti menyebut program prioritas yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter.

"Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, kemudian peningkatan kompetensi guru BK (bimbingan konseling) dan guru agama," kata Mu'ti dalam pemaparannya.

Mu'ti menyebut penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia juga termasuk ke dalam program penguatan pendidikan karakter. Pun ikut serta di dalamnya pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU