Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, Nyatakan Caranya Memobilisir Semua Komponen Tiongkok ke Pedesaan Termasuk Militer untuk Bebaskan 770 juta Rakyat Desa dari Kemiskinan Absolut
SURABAYAPAGI.COM, Beijing - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto bertekad belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan.
"Kerja sama China-Indonesia, termasuk memperkuat pertukaran dan kerja sama dalam pengentasan kemiskinan, kedokteran, budidaya gandum, dan perikanan, pelatihan personel ilmiah, pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia, dan memperluas pertukaran personel,"kata Presiden China Xi Jinping, seperti dilansir Xinhua, Minggu (10/11).
Menurut Prabowo pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.
"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo, saat bertemu Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, pada Sabtu, (9/11/2024).
Hari Minggu (10/11) Golkar menilai kunjungan Prabowo ke China, merupakan bagian dari visi Prabowo membuat Indonesia semakin disegani di panggung internasional.
"Presiden Prabowo memiliki visi misi besar mengenai pembangunan Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.
"Untuk menekan kemiskinan hingga 0�n melonjakan pertumbuhan ekonomi sampai 8% di dunia global saat ini membutuhkan kerja sama yang intens dengan semua pihak. Apa yang presiden perbuat adalah tahapan-tahapan menuju tersebut," jelas Dave.
Penjelasan Duta Besar China
Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025.
Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, sejak tahun 2020, China atau yang disebut juga Tiongkok memenangkan perang melawan kemiskinan sesuai jadwal dengan berjuang mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19.
"Tiongkok telah berhasil mewujudkan hampir 770 juta rakyat desa bebas dari kemiskinan absolut menurut standar saat ini yang menjadi keajaiban dalam sejarah melawan kemiskinan umat manusia," ujarnya, dalam konferensi pers virtual dikutip Jumat, 16 Juli 2021.
Kedutaan Besar China bahkan buka-bukaan tentang cara pemerintahannya mengentaskan kemiskinan di negeri tirai bambu itu akibat pandemi COVID-19. Pengentasan kemiskinan disebut selalu nenjadi tantangan menonjol bagi pembangunan dan pemerintahan di negara-negara seluruh dunia.
Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, sejak tahun 2020, China atau yang disebut juga Tiongkok memenangkan perang melawan kemiskinan sesuai jadwal dengan berjuang mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19.
Bebaskan 770 juta Rakyat Miskin
"Tiongkok telah berhasil mewujudkan hampir 770 juta rakyat desa bebas dari kemiskinan absolut menurut standar saat ini yang menjadi keajaiban dalam sejarah melawan kemiskinan umat manusia," ujarnya, dalam konferensi pers virtual dikutip Jumat, 16 Juli 2021.
Ia pun mengungkapkan, China mempunyai beberapa pengalaman dalam menangani kemiskinan yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara lainnya. Setidaknya ada lima strategi China membebaskan rakyat dari kemiskinan. Pertama
Kepemimpinan yang Kuat. Xiao menjelaskan, Partai Komunis Tiongkok (PKT) memasukkan program pengurangan kemiskinan ke dalam strategi umum pembangunan nasional, membuat perencanaan menyeluruh, dan mengintensifkan pelaksanaannya.
Sekretariat Partai pada tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan dibentuk untuk menangani kemiskinan, sehingga segenap Partai turut dimobilisasi untuk menyukseskan program ini.
Totalnya ada 255 ribu regu kerja pedesaan, dengan 3 juta lebih sekretaris pertama Partai dan kader Partai, telah dikerahkan ke daerah-daerah pedesaan garis depan pertempuran melawan kemiskinan.
Xiao melanjutkan, tujuan program pengurangan kemiskinan adalah agar hasil pembangunan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Partai dan pemerintah Tiongkok senantiasa mengedepankan tanggung jawab utama untuk mengentaskan kemiskinan, meningkat kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan kemakmuran bersama.
Karena itu, Partai dan pemerintah Tiongkok meningkatkan anggaran pendanaan bagi program pengurangan kemiskinan, mengembangkan peranan vital pemerintah Tiongkok sebagai pemimpin dan pemandu, sekaligus berupaya meningkatkan partisipasi pendanaan masyarakat.
Dalam delapan tahun terakhir, pemerintah Tiongkok dari semua tingkatan telah mengucurkan total hampir 1,6 triliun yuan (sekitar Rp 3.520 triliun) dana anggaran khusus program pengentasan kemiskinan, dan menyalurkan 9,2 triliun yuan (sekitar Rp20.240 triliun) kredit finansial bagi program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
Jaringan Informasi Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Tiongkok, lanjut Xiao meregistrasi setiap desa miskin dan setiap rumah tangga miskin, untuk kemudian membentuk sistem jaringan informasi pengentasan kemiskinan berskala nasional. Kebijakan yang tepat sasaran diimplementasikan dalam hal penerima program, perencanaan proyek, dan penggunaan dana.
Setiap rumah tangga miskin dijamin menerima bantuan, setiap desa mendapatkan pejabat khusus untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, dan target-target program dicapai berdasarkan standar yang telah ditentukan.
Melalui mobilisasi ini, Tiongkok membentuk sistem pengentasan kemiskinan yang melibatkan partisipasi segenap masyarakat. Provinsi-provinsi dan kota-kota yang lebih makmur di Tiongkok Timur memberikan dukungan bagi provinsi dan daerah otonom di Tiongkok Barat.
Selain itu, instansi Partai dan badan pemerintah di tingkat pusat, partai-partai demokratis, organisasi rakyat, perusahaan milik negara, dan tentara juga digerakkan untuk membantu kabupaten-kabupaten kategori miskin menurut standar nasional.
Juga ada partisipasi aktif dari perusahaan swasta, organisasi publik, dan individu warga negara, untuk menjajaki dan membuka berbagai jalur pengentasan kemiskinan, di antaranya melalui sektor industri, teknologi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan konsumsi. n xh/ant/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
