Pemkab Jombang Konsisten Tekan Inflasi, Jelang Pilkada dan Nataru

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi Pemkab Jombang jelang Pilkada dan Nataru. SP/ JBG
High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi Pemkab Jombang jelang Pilkada dan Nataru. SP/ JBG

i

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi, menjelang Pilkada Serentak 2024 serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang, Wignyo Handoko, mengungkap, koordinasi intensif menekan inflasi daerah tersebut dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Kepala OPD, camat, hingga direktur BUMD. 

“HLM ini menjadi momen untuk mengevaluasi kondisi inflasi 2024, sekaligus menyusun strategi pengendalian harga bahan pokok dan kebijakan yang relevan,” ujar Wignyo, Minggu (24/11/2024).

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Kab Jombang, Aminatur Rokhiyah, menjelaskan bahwa TPID rutin mengadakan HLM dua kali setiap tahun. Menurutnya, HLM menjelang Pilkada dan Nataru ini bertujuan mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat maupun petani.

“Inflasi Jombang minggu ini tercatat di angka -1,6 persen, yang merupakan hasil positif dari evaluasi mingguan kami bersama Kementerian terkait. Kami terus berupaya menjaga kestabilan harga tanpa mengorbankan kepentingan petani,” katanya.

Lebih lanjut, pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek mencakup pemantauan harian produksi pangan, sementara jangka menengah melibatkan peran BUMD dalam menjaga stok. Untuk jangka panjang, kebijakan makro diarahkan pada pengelolaan produksi pangan agar bermanfaat langsung bagi masyarakat Jombang.

“Kita harus memastikan hasil pertanian seperti padi tidak habis keluar daerah. Ada sistem yang harus menjaga agar harga tetap stabil sesuai kebutuhan lokal, sekaligus menunjukkan keberpihakan kita kepada petani,” ungkap Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan lokal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi menjelang Pilkada dan Nataru. jb-01/dsy

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…