Pemkab Jombang Konsisten Tekan Inflasi, Jelang Pilkada dan Nataru

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi Pemkab Jombang jelang Pilkada dan Nataru. SP/ JBG
High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi Pemkab Jombang jelang Pilkada dan Nataru. SP/ JBG

i

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi, menjelang Pilkada Serentak 2024 serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang, Wignyo Handoko, mengungkap, koordinasi intensif menekan inflasi daerah tersebut dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Kepala OPD, camat, hingga direktur BUMD. 

“HLM ini menjadi momen untuk mengevaluasi kondisi inflasi 2024, sekaligus menyusun strategi pengendalian harga bahan pokok dan kebijakan yang relevan,” ujar Wignyo, Minggu (24/11/2024).

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Kab Jombang, Aminatur Rokhiyah, menjelaskan bahwa TPID rutin mengadakan HLM dua kali setiap tahun. Menurutnya, HLM menjelang Pilkada dan Nataru ini bertujuan mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat maupun petani.

“Inflasi Jombang minggu ini tercatat di angka -1,6 persen, yang merupakan hasil positif dari evaluasi mingguan kami bersama Kementerian terkait. Kami terus berupaya menjaga kestabilan harga tanpa mengorbankan kepentingan petani,” katanya.

Lebih lanjut, pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek mencakup pemantauan harian produksi pangan, sementara jangka menengah melibatkan peran BUMD dalam menjaga stok. Untuk jangka panjang, kebijakan makro diarahkan pada pengelolaan produksi pangan agar bermanfaat langsung bagi masyarakat Jombang.

“Kita harus memastikan hasil pertanian seperti padi tidak habis keluar daerah. Ada sistem yang harus menjaga agar harga tetap stabil sesuai kebutuhan lokal, sekaligus menunjukkan keberpihakan kita kepada petani,” ungkap Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan lokal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi menjelang Pilkada dan Nataru. jb-01/dsy

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…