Pemkab Trenggalek Fokus Prioritaskan Perdagangan Karbon dan Infrastruktur

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 27 Nov 2024 11:37 WIB

Pemkab Trenggalek Fokus Prioritaskan Perdagangan Karbon dan Infrastruktur

i

Pemkab Trenggalek Membangun Kebun Raya Bambu di Perkebunan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. SP/ TRG

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek tengah fokus pada Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan karbon yang saat ini menjadi prioritas kerja di tahun 2025, yang telah disahkan oleh Pemkab dan DPRD Trenggalek.

"Dalam persetujuan R-APBD 2025, kita fokus pada infrastruktur dan persiapan untuk penghitungan cadangan karbon," kata Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Rabu (27/11/2024).

Baca Juga: Pemkab Trenggalek Targetkan 5 Ribu Wirausaha Perempuan Tiap Tahun

Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), khususnya untuk perdagangan karbon agar bisa segera terealisasi.

"Perdagangan karbon ini sebagai salah satu upaya untuk menambah pendapatan fiskal pemerintah daerah," lanjutnya.

Baca Juga: Jadi Komoditas Unggulan, Produksi Perikanan di Trenggalek Capai 47 Persen

Dirinya juga menegaskan fokus lainnya pada pengadaan tanah sebesar Rp 20 miliar untuk JLS dan pada tahun 2025 semua berharap bisa dimulai pengerjaan. "Prioritas JLS karena merupakan jalur Watulimo ke Munjungan, jadi semoga segera dikerjakan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menyampaikan bahwa setelah pengesahan ini, R-APBD akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk proses fasilitasi. Setelah proses tersebut selesai, APBD akan resmi diundangkan sebagai Perda.

Baca Juga: Labuh Panen Berlimpah di Trenggalek, Petani Hasilkan 5,2 Ton

“Semoga semua berjalan lancar. Setelah diundangkan, kami berharap APBD dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025,” harapnya.

Dalam rapat tersebut, Doding juga memaparkan proyeksi pendapatan APBD 2025 sebesar Rp 1,93 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 1,95 triliun. “Anggaran ini masih menunjukkan defisit sebesar Rp 32,38 miliar, namun defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah,” tutup Doding. tr-01/dsy

Editor : Desy Ayu

BERITA TERBARU