SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - "Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja,..Bukan hanya kabinet, tapi kepala daerah (Kepda) untuk tidak terlalu banyak seminar," pinta Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).
Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dipotong, terutama perjalanan dinas luar negeri. Ia ingin perjalanan luar negeri para pejabat dikurangi 50 persen dari total anggaran yang terdata di kementerian atau lembaga masing-masing.
Baca Juga: Prabowo akan Hapus Utang 67 Ribuan UMKM, Minggu Depan
"Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, USD 3 miliar. Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun," kata
Prabowo .
Dialokasikan untuk Bangun infrastruktur
Ia mengatakan anggaran penghematan itu bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta jajarannya berhemat.
"Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa USD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja," ujarnya.
Prabowo mengaku sudah memerintahkan Menkeu Sri Mulyani untuk benar-benar meneliti setiap anggaran.
"Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa, saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti-diteliti, ternyata cukup besar penghematan, cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas," ujarnya.
Pesan ke Gubernur, Bupati dan Walikota
Bukan hanya kabinet, Prabowo juga mengingatkan kepala daerah untuk melakukan hal yang sama. Ia mengingatkan jangan terlalu banyak seminar.
"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat, tidak, kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," ujarnya.
Baca Juga: Pajak Orang Kaya Diincar Prabowo
Sindir Fahri Hamzah
Salah satu yang disindir Prabowo adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah. Prabowo meminta kebutuhan rumah warga miskin tidak perlu diseminarkan. Namun, pembangunannya harus disegerakan. Prabowo menargetkan agar Fahri bisa membangun minimal 3 juta rumah untuk warga miskin.
"Menteri Perumahan Rakyat, dan Wakil Menteri, rakyat miskin yang kategori muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan, dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah Fahri Hamzah boleh tersenyum, sekarang jangan senyum dulu dong," ujar Prabowo sembari berkelakar .
Keberatan Pemangkasan Anggaran Perjalanan
Dalam acara yang dihadiri para menteri itu Prabowo menjelaskan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen dapat menghemat dana hingga Rp 15 triliun.
Sebelumnya, sejumlah kalangan keberatan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan tersebut mengakibatkan pengelola hotel dan meeting, incentive, conferences and exhibition (MICE) kehilangan pemasukan hingga miliaran rupiah.
Baca Juga: Presiden Iwel-iwel Mahkamah Agung
Salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Dari informasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, ada sekitar 17 MICE (yang terdampak)," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady di Mataram, Kamis (28/11/2024).
Jamal menuturkan, salah satu hotel dari 17 MICE yang batal mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat oleh Kementerian Keuangan.
Kurang Yakin Naikkan Pendapatan Negara
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti tanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara.
Esther kurang yakin pembentukan badan baru itu bakal menaikkan pendapatan negara. Selain kurang efisien dan makan anggaran, ia menilai akan dibutuhkan butuh waktu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk melihat manfaat riil dari badan tersebut.
Direktur Eksekutif Indef itu mengatakan saat ini belum ada urgensi untuk memisahkan instansi yang mengatur penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. “Badan penerimaan negara itu pasti settle-nya nanti masih kurang lebih tiga, empat sampai lima tahun, jadi butuh waktu untuk akselerasi,” kata dia dihubungi Senin. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
