Prabowo Berencana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dipilih DPRD Lagi, Seperti Sebelum Tahun 2005
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo, tergerak dengan kicauan sistem Pilkada saat ini. Ia langsung mengajak semua Ketua Umum Parpol mengajak perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," kata Prabowo, dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis malam (12/12/2024).
"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," lanjut Prabowo.
Dorong Perbaikan Sistem Pilkada
Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujarnya.
Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.
"Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" ujar Prabowo.
Belum ke Koalisi Indonesia Maju
Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya mulai mengkaji terkait sistem baru untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Ia menyoroti biaya Pilkada saat ini yang sangat mahal.
"Kita semua tahu, kemarin Pilkada dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang berhasil berlangsung dengan damai. Tetapi, tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal," kata Sarmuji di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini harus dikaji kembali penerapannya. Adapun belakangan muncul wacana gubernur dipilih atau ditunjuk langsung oleh DPRD.
"Dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem Pilkada sekarang?" kata Sarmuji.
"Atau sistem Pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti, kita kaji. Barangkali kita bisa menemukan formula terbaik bagi sistem Pilkada yang bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik," tambahnya.
Ia mengatakan di koalisi Koalisi Indonesia Maju belum ada keputusan terkait itu. Namun, ia meyakini pandangan dari partai yang lain juga sama terkait sistem tersebut.
"Belum kita bicarakan, tetapi rasa-rasanya pikirannya sama. Rasa-rasanya pikirannya sama. Bahwa itu belum kita bicarakan ya baru diinisiasi oleh Ketua Umum Golkar malam ini," ungkapnya.
Bahlil: Pilkada Rasa Pilkades
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti sejumlah hal dalam Pilkada 2024. Dari soal keluhan biaya tinggi hingga pilkada rasa pilkades.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya di Puncak HUT Golkar, di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Bahlil awalnya bercerita bahwa banyak pihak yang menyalahkan ketika dalam pilkada.
"Pemilukada baru selesai, banyak kenangan cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama 'Kok pilkada cost-nya tinggi ya?'," ujar Bahlil.
"Setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain kotor, ada merasa membawa institusi A institusi ikut intervensi," tambahnya.
Awalnya Usulan Pemerintah
Catatan Litbang Surabaya Pagi, sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tertutup, yakni dipilih melalui DPRD. Baru pada tahun 2020, pilkada dilakukan secara serentak. Pada awal pengajuan RUU Pilkada, pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat.
Tapi di tengah pembahasan, pemerintah mengubah usulan menjadi gubernur dipilih langsung, sedangkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota. Namun, mayoritas fraksi di Panja RUU Pilkada tetap meminta kepala daerah dipilih langsung seperti yang terjadi saat ini.
Akhirnya pada Senin (27/1/2020), di Jakarta Pemerintah dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Komisi II DPR sepakat bahwa gubernur, bupati, dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Kesepakatan ini diambil setelah mereka setuju pilkada dilakukan serentak mulai 2020. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
