SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ratusan dosen ASN demo menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin), hari ini juga disekak ster (langkah mematikan dalam permainan catur) oleh Sekretaris Kemdiktisaintek.
Para dosen ASN yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisantek Seluruh Indonesia (ADAKSI) telah berkumpul menggelar aksi damai untuk menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di kawasan Patung Kuda Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Senin (3/1).
Mereka menuntut kejelasan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) atas isu kesejahteraan dosen ASN dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020.
Para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia itu akan bergerak ke arah Istana Merdeka untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, mengatakan para dosen ASN di bawah naungan Kemendiktisaintek akan menggelar mogok nasional jika tunjangan kinerja (tukin) yang sejak 2020 belum dibayar pemerintah.
"Kalau tidak, maka kami akan mengambil langkah yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu teman-teman sudah menyuarakan untuk aksi mogok nasional," kata Anggun Gunawan ketika ditemui di sela-sela aksi menuntut pembayaran tukin Dosen ASN di kawasan Patung Kuda yang tak jauh dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2).
"Semua dosen akan berhenti mengajar, memberikan pelayanan kepada mahasiswa, sampai pemerintah berkomitmen untuk membayarkan tukin kami," tambah Anggun Gunawan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran negara guna membayar tukin bagi semua dosen ASN yang belum dilunasi sejak 2020 lalu.
"Kami berharap aksi kali ini bisa menyentuh hati Presiden Prabowo untuk mengalokasikan tukin buat kami, untuk semuanya, tukin for all," kata dia.
Anggun Gunawan menjelaskan posisi dosen ASN kini sangat dilematis dengan ketiadaan tukin selama ini. Ia mengungkapkan banyak dosen-dosen di daerah harus mencari pekerjaan lain di samping menjadi pengajar mahasiswa.
Selain itu, dia menyatakan dosen juga butuh membeli banyak buku dan pelbagai perlengkapan untuk bahan pengajaran dan penelitian dengan dana tak kecil. Di satu sisi, lanjutnya, dosen juga memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
"Kami akan tetap berjuang untuk pemerintah membayarkan tukin dari tahun 2020. Dan kalau misalnya tidak ada iktikad baik dari pemerintah, kami akan maju ke PTUN," katanya.
Sekjen Biarkan Aksi Demo
Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang biarkan aksi demo. Mengingat pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN dalam kurun waktu 2020-2024 tidak bisa dirapel pada tahun ini atau waktu yang akan datang.
Hal ini diungkapkan terkait pemberitaan pembayaran tukin guru dan dosen ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2021 lalu, yang dibayar rapelan dari tukin terutang pada periode 2015-2018.
"Kalau di Kemenag, mereka menjalankan proses birokrasi dan dianggarkan, jadi masih bisa dilanjutkan kalau ada kekurangan. Hal yang ceritanya berbeda dengan tukin yang ada di lingkungan Dikti," kata Togar di Jakarta, Senin (3/2).
Togar memaparkan tukin untuk dosen ASN Kemdiktisaintek pada periode 2020-2024 tidak bisa dicairkan sebab pada masa tersebut tukin dosen ASN tak pernah dianggarkan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat banyak spanduk besar sebagai atribut aksi. Di antaranya bertuliskan, “Mengabdi di LLDIKTI, Satker, BLU, PTNBH: Hak Kami Sama, Tukin Jangan Diskriminatif,” “Ilmu Kami untuk Negeri, Hak Kami Jangan Dikebiri,” dan “Bapak Presiden, buat kebijakan Tukin Seadil-adilnya Kepada Kami. Tanpa Diskriminasi”.
Mereka meminta tukin yang belum dibayarkan sejak 2020 untuk segera di bayarkan oleh pemerintah.
Tukin Bersifat Opsional
Dewan Pembina Adaksi Fatimah menyatakan ada hampir 400 perwakilan dosen ASN yang hadir untuk mengikuti demo. “Sekitar 400-an lah dari seluruh Indonesia, dan ini sifatnya perwakilan saja,” ujarnya. Ia mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk tuntutan mereka terkait tukin dosen yang tidak kunjung ada kejelasan dari pemerintah.
Menurut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, kata dia, tunjangan kinerja (tukin) bersifat opsional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil keputusan dengan prinsip kehati-hatian yang salah satu aspek pertimbangannya adalah berbasis kinerja. Hanya saja karena sudah tutup buku, saat itu, kata Togar, pengukuran kinerja dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek tidak dapat dilakukan.
Togar menyampaikan pihaknya telah mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pembayaran Tukin di 2025. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek pada 23 Januari 2025.
"Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Said Abdullah, menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran Rp 2,5 Triliun untuk pemberian Tukin pegawai ASN di lingkungan Kemendiktisaintek," tertulis dalam surat yang diterbitkan Kemendiktisaintek untuk para pimpinan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia dan ditandatangani oleh Togar pada 28 Januari 2025.
Setelah tambahan anggaran disetujui, langkah selanjutnya adalah menunggu penerbitan Peraturan Presiden. Saat ini, diketahui Perpres tersebut sudah selesai diharmonisasi dan akan segera diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Presiden untuk ditandatangani.
para dosen ASN telah berkumpul di bawah rintik gerimis yang mengguyur. Mereka memakai jas hujan hingga payung sambil membawa pelbagai atribut aksi.
Di antaranya mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti 'Bayarkan Tukin Sejak 2020' hingga 'Presiden Buat Kebijakan Tukin yang Adil'.
Para dosen ini mengenakan pakaian serba putih-putih.
Terlihat beberapa perwakilan dosen berorasi di atas mobil komando. Salah satu perwakilan dosen sempat membandingkan tukin dosen seharusnya bisa dibayarkan lantaran gaji hakim sempat dinaikkan oleh pemerintah baru-baru ini.
"Gaji tukin seharusnya bisa dibayarkan, karena gaji hakim bisa naik,'' kata salah satu perwakilan aksi di atas mobil komando.
Demo dosen ASN hari ini tersebut merupakan aksi lanjutan ADAKSI yang sebelumnya telah mengirimkan karangan bunga ke Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025 lalu.
Dosen dosen di Solo
Di Surakarta Jawa Tengah, aksi unjuk rasa serupa juga digelar dosen-dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Senin (3/2/2025).
Para dosen ISI berstatus ASN itu berdemonstrasi di depan kantor Rektorat ISI menuntut pencairan tukin dari tahun 2020-2024.
Orasi dan pembentangan sejumlah spanduk dilakukan dalam aksi tersebut. Sejumlah dosen juga menuliskan tuntutan mereka pada kertas gambar dengan menggunakan cat semprot.
'AKSI DAMAI ASN DOSEN ISI SURAKARTA MENUNTUT KEADILAN, KATANYA DOSEN ASN ASET, TUKINNYA MLESET', 'AKSI SOLIDARITAS DOSEN ASN ISI SURAKARTA, TUKIN TIDAK CAIR=MOGOK KERJA!,' tulis sejumlah sepanduk yang dibentangkan dosen dalam aksi tersebut.
Salah satu peserta aksi sekaligus Kaprodi Kriya ISI Solo, Afrizal (53), mengatakan tukin adalah hak dosen yang selama ini tidak pernah dicairkan. Ironisnya, hanya tukin untuk dosen ASN yang tidak dicarikan. Sehingga dia meminta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk mencairkan tukin tersebut.
"Tuntutan kami Tukin harus dicairkan 2020 sampai dengan 2025, tentu harus ditetapkan dengan peraturan menteri bukan keputusan menteri. Kalau keputusan menteri tidak akan jalan karena itu hak menteri saja, tapi kalau peraturan menteri semua akan berjalan dan ditetapkan oleh Undang-undang," kata Afrizal kepada wartawan. n jk/erc/ad/rmc
Editor : Moch Ilham
