SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapatkan kepercayaan ikut untuk melaksanakan pengawasan atas efisiensi belanja sesuai dengan ketentuan dalam instruksi tersebut.
Pada masa transisi ini ditambah dengan tantangan investasi, maka perlu diintensifkan (red: selaraskan) lagi penekanan masalah efektivitas dan efisiensi belanja,” tutur seorang pejabat BPKP Pusat di Jakarta, Jumat siang (14/2).
Pejabat yang tak mau dicantumkan namanya di media ini, memuji respon legislatif yang menyetujui kebijakan Presiden
dengan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah. Bahasa keuangannya rekonstrusi anggaran.
Reaksi Bahlil Lahadalia
Terbaru, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk tidak mengkritisi kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut mengkritisi para menteri yang membantu Presiden boleh, tetapi dengan cara yang baik.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam perayaan HUT Fraksi Partai Golkar ke-57 di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Bahlil menyebut tak ada alasan untuk menghambat kebijakan pemerintah.
Setelah Efisiensi Jadi Rp 3,4 triliun
Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.
Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.
"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).
Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.
Tiadakan Layanan Ruang VIP
Layanan ruang VIP dan VVIP Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditiadakan. Langkah itu dilakukan sebagai imbas efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ruang VIP dan VVIP adalah ruang khusus untuk pelayanan tamu VIP dan VVIP di terminal bandara.
"Yah begitulah (layanan ruang VIP-VVIP Bandara Komodo ditiadakan)," kata Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, Ceppy Triono, Kamis (13/2/2025).
Peniadaan layanan ruang VIP dan VVIP Bandara Internasional Komodo itu untuk penghematan energi dan sumber daya.
DPR, Rekonstruksikan Anggaran Kementerian
Saat ini ada salinan surat yang ditandatangani Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad disebarkan ke para pimpinan komisi DPR pada Selasa lalu , 11 Februari 2025.
Dasco, menyebutkan bahwa pemerintah telah selesai melakukan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2025.
Strategi Penghematan Pemerintahan Prabowo
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, mengatakan surat edaran dengan nomor B/2157/PW.11.01/2/2025 itu merupakan tindak lanjut dari surat arahan rekonstruksi pertama Dasco yang dikeluarkan pada 7 Februari lalu.
“Kemarin (11 Februari) ada surat susulan dari Pak Dasco yang mengatakan bahwa anggaran rekonstruksi sudah selesai. Maka silakan semua kementerian dan lembaga menghubungi mitranya untuk mendapatkan persetujuan mengenai anggaran rekonstruksi,” ujar Harris ditemui di gedung DPR, Rabu, (12/2/2025).
Lalu apa arti rekonstruksi dan apa bedanya dengan efisiensi dan pemangkasan anggaran?
Rekonstruksi anggaran ini adalah perombakan atau penyusunan kembali target efisiensi anggaran. Sedangkan efisiensi adalah strategi penghematan yang dilakukan pemerintahan Prabowo dengan memangkas belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target efisiensi atau pemangkasan tiap K/L. Target tersebut terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sejumlah kementerian terdampak pemangkasan anggaran dengan persentase dan nominal yang berbeda. Namun belakangan muncul perdebatan karena pemangkasan anggaran K/L tersebut dinilai berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Prabowo Respons Polemik
Merespons polemik soal efisiensi, Prabowo meminta kementerian keuangan untuk melakukan rekonstruksi lagi target pemangkasan di tiap kementerian/lembaga. Kemenkeu kemudian melaksanakan penyusunan ulang dan membahasnya dengan para menteri dan kepala lembaga Selasa, 11 Februari 2025. Setelah ditetapkan Kemenkeu, K/L harus membahasnya dengan mitra komisinya masing-masing di DPR untuk dapat persetujuan.
Hasil rekonstruksi membuat target pemangkasan berubah. Ada K/L yang targetnya tetap, ada yang turun, ada pula yang semula tak terdampak pemangkasan, akhirnya terdampak. Misal anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang semula ditetapkan kena pangkas Rp 1.077,9 miliar.
Setelah rekonstruksi, diputuskan anggaran Kementerian PPN/Bappenas disunat Rp 1.002,9 miliar, atau berkurang Rp 75 miliar dari target pemangkasan sebelumnya.
Sementara itu anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang semula tak terdampak pemangkasan, pada akhirnya kena efisiensi Rp 471 miliar. Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum masih sesuai dengan target sebelumnya yakni Rp 81,3 triliun.
Anggaran Rekonstruksi dari DPR
Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun memastikan total target pemangkasan atau hasil keseluruhan dari kebijakan itu tetap Rp 306 triliun, meski ada rekonstruksi anggaran. Pembahasan rekonstruksi antara K/L dengan DPR dilakukan pada 12-13 Februari 2025. Anggaran rekonstruksi yang sudah disetujui DPR dilaporkan ke Kemenkeu paling lambat Jumat (14/2/2025).
Kebijakan Efisiensi Anggaran
Buntut adanya kebijakan tersebut, para pegawai LPSK menyampaikan aspirasinya kepada jajaran pimpinan. Penyampaian aspirasi itu berlangsung di lobi Kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (10/2).
KPU menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran. Anggaran KPU dipotong Rp 900 miliar dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 3 triliun.
“Hampir 900 miliar untuk di KPU,” kata Ketua KPU Mochamad Afifuddin kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (10/2).
Afif mengatakan, efisien anggaran berlaku untuk seluruh satuan kerja hingga tingkat KPU daerah.
“Rp 3,1 T atau Rp 3,2 T dikurangi Rp 900 miliaran. Itu untuk se-Indonesia ya. Untuk se-Indonesia jadi seluruh KPU lah. Dari urusan gaji sampai semuanya,” ucapnya.
Imbas efisiensi tersebut, lanjut Afif, sekarang kegiatan-kegiatan KPU lebih banyak dilakukan di kantor. Ia juga memastikan efisiensi anggaran tak mengganggu aktivitas Pilkada yang saat ini masih sedang dalam proses. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
