SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat terutama orang kaya tak ngenyek atau meledek kebijakan efisiensi APBN dan APBD. Efisiensi rencananya dilakukan dalam tiga gelombang.
Total efisiensi anggaran yang ditarget Prabowo US$44 miliar atau Rp750 triliun.
Dalam catatan Litbang Surabaya Pagi, hingga Senin (17/2) tidak menemukan pengusaha Indonesia yang ngenyek efisiensi Presiden Prabowo. Kebanyakan kritik dari Ekonom dan pakar kebijakan publik. Kecuali Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Ia menilai efisiensi anggaran tidak secara langsung berdampak pada bisnis mal seperti halnya bisnis hotel. Namun, jika hal ini terus berlangsung bukan tidak mungkin membuat daya beli masyarakat menjadi turun.
Penghematan APBN Modal Kerja
Presiden ke-8 ini mengatakan hasil efisiensi anggaran itu akan ia gunakan untuk beberapa keperluan. Salah satunya, investasi.
Dana investasi itu akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Sisanya, berarti kita akan punya US$20 miliar (Rp325 triliun kurs Rp16.260 per dolar AS). Sisa. Dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," kata Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).
Selain untuk Danantara, dana hasil pemangkasan belanja kementerian dan lembaga juga akan ia gunakan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis.
"US$24 miliar terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan!" tegasnya.
Bagian dari penghematan APBN akan ia jadikan modal kerja BUMN.
Penghematan ini akan diambilkan dari setoran seluruh perusahaan pelat merah. Ia mengatakan setoran BUMN bisa mencapai Rp300 triliun pada tahun ini.
Dari jumlah itu, Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN sebagai modal kerja.
Pertimbangkan Kemampuan Setiap Daerah
Dikutip dari Antara, Senin (17/2) pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas Aidinil Zetra mengatakan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kemampuan setiap daerah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. "Pemerintah pusat maupun provinsi harus melihat daerah dengan otonomi asimetris dalam arti setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda," kata Aidinil.
Menurut dia, 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia memiliki kemampuan yang berlainan dalam melakukan pembangunan. Ia mencontohkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa disamakan dengan Kota Padang atau daerah lainnya. n pd/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
