SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan, Senin (24/2/2025). Namun begitu, ada banyak pihak yang meragukan transparansi pengolalaan badan investasi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto, tak menampik adanya pihak yang meragukan Danantara. Akan tetapi, ia menilai keraguan tersebut wajar terjadi.
"Saya pahami banyak pertanyaan Danantara, ada yang ragu ini berhasil atau tidak. Ini wajar, karena institusi ini belum pernah ada sebelumnya," kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, keraguan itu muncul lantaran Indonesia sebelumnya tidak pernah memiliki badan pengelola investasi. Akan tetapi, Prabowo menegaskan seluruh rakyat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara.
Ia mengatakan, Danantara adalah badan pengelola investasi terbesar di dunia dengan total aset yang dikelola sebesar US$ 900 miliar.
"Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia," tutupnya.
Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol
Dikutip dari akun partaix.id, disebut Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? “Danantara = Perampokan negara yang dilegalkan. Megaproyek dibiayai aset negara, mantan presiden jd pengawas, Ini mau bikin kerajaan oligarki. Dulu kita takut dinasti politik, sekarang dikasih kartel pemerintahan. Kebal hukum, minim pengawasan, duit rakyat jadi bancakan.” yang mengatakan proyek ini akan melahirkan KORUPTOR baru dan memperkaya KORUPTOR lama”
“Jujur agak kurang ngerti cara berpikirnya, bukan sebaiknya dana investasi itu dana yg berlebih bukan dana krn penghematan ya. Dan selama kebutuhan dasar belum tercukupi bukan sebaiknya menunda investasi ya …”, dan masih banyak ungkapan-ungkapan yang dicuitkan oleh warganet lainnya.
“Negara bukan hanya milik segelintir elit, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap kebijakan yang mengatur aset negara harus bersifat transparan dan akuntabel. Nah, mekanisme pengawasan terhadap Danantara minim, bahkan cenderung menutup celah bagi publik untuk mengetahui bagaimana aset negara dikelola,” ujar anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan.
Lebih lanjut, Partai X menyoroti pola pengelolaan aset negara melalui entitas seperti Danantara, berisiko menciptakan oligarki ekonomi yang bertentangan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. n erc/ec/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
