Terendam Banjir, Hektaran Lahan Padi di Lamongan Terancam Gagal Panen

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Banjir luapan Sungai Bengawan Solo rendam hektaran lahan sawah padi di Lamongan, Jawa Timur. SP/ LMG
Banjir luapan Sungai Bengawan Solo rendam hektaran lahan sawah padi di Lamongan, Jawa Timur. SP/ LMG

i

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Diterjang hujan deras memicu meluapnya Sungai Bengawan Solo hingga merendam hektaran lahan padi di wilayah Lamongan, Jawa Timur hingga banyak yang rusak. Akibatnya para petani padi harus meringis terancam gagal panen.

Menurut Marsoan, salah satu petani yang ikut terdampak di Desa Karangwungu Lor, Kecamatan Laren mengungkap, padahal padi miliknya di desa tersebut rata-rata sudah berusia sekitar dua bulan, namun terendam air bercampur lumpur.

"Sawah saya sudah terendam selama kurang lebih sepekan. Meskipun saat ini air sudah surut, tapi kondisi tanaman padi sudah terlanjur rusak. Padahal padi saya ini kan sudah sekitar 2 bulanan dan sudah mau berbuah," ujarnya, Kamis (06/02/2025).

Meski banjir telah surut, Marsoan dan petani lainnya mengeluhkan tanaman padi mereka yang sudah sepekan terendam luapan Bengawan Solo hingga rusak. Bahkan, seluruh batang padinya memutih dan banyak terdapat bekas lumpur.

Hal senada juga diutarakan Sumiyah. Wanita paruh baya itu mengatakan, tingkat kerusakan yang terbilang sudah cukup parah. Akibatnya, aku 

Sama halnya yang diungkapkan Sumiyah, salah satu petani setempat yang juga mengeluhkan kejadian tersebut. Menurutnya, kemungkinan besar para petani akan mengalami gagal panen yang mengaku hanya bisa pasrah melihat hasil jerih payah mereka rusak.

"Kalau begini ya tidak bisa panen, terancam gagal total," tuturnya.

Tentu saja, fenomena banjir luapan Bengawan Solo yang merendam sawah petani di Lamongan ini menjadi perhatian serius. Para petani setempat berharap adanya bantuan pemerintah untuk meringankan beban mereka, mengingat tanaman yang sudah rusak tidak bisa dipulihkan lagi. 

Selain itu, petani juga mengharapkan adanya solusi jangka panjang, agar kejadian serupa tidak kembali terulang. "Ya mau bagaimana lagi, sudah kadung tanam dengan biaya yang juga tidak sedikit," akunya. lm-01/dsy

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…