SURABAYAPAGI.com, Jombang - Temuan takaran goreng Minyakita yang kurang dari 1 liter, menambah daftar praktik culas menyusul isu blending dan oplosan BBM Pertamina, Bulog yang lambat membeli gabah petani, dan lambatnya pemerintah menahan laju harga pangan.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sadarestuwati meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Polri, hingga Inspektorat Kementerian mengusut pengurangan takaran Minyakita dari 1 liter menjadi 750 mililter.
“Sungguh ironis negara kita ini, membuat kebijakan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, tapi ujungnya justru membuat rakyat semakin susah dan menderita. Maka kasus-kasus di atas harus segera ditangani dan dituntaskan secara serius tanpa pandang bulu," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (11/3/2025).
Perempuan yang akrab disapa Estu itu meminta agar permainan culas ini dihentikan. Karena, uang yang digunakan berasal dari subsidi dan berasal dari pajak rakyat.
"Sudah waktunya pemerintah kita bekerja dengan jujur dan benar, karena itu yang bisa menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.
Estu mendesak Pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengurangan takaran Minyakita kemasan 1 liter tersebut.
Penghitungan itu dianggap mendesak sebab berkaitan erat dengan proses hukum yang harus dijalani sejumlah produsen nakal yang mengurangi volume minyak goreng tersebut.
Terlebih, seluruh proses perencanaan hingga distribusi Minyakita ke masyarakat menggunakan uang subsidi yang bersumber dari pajak rakyat.
“Mari kita awasi bersama dan isu ini tidak boleh gampang luntur karena menyangkut hak rakyat, hak konsumen atas pembelian produk. Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag, dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi? Berapa jumlah literan yang membuat rakyat dibohongi lagi dan lagi? Jelaskan itu dulu. Ini seperti sunatan massal minyak goreng. Prihatin sekali rasanya,” pungkas Wasekjen DPP PDIP ini.sar
Editor : Desy Ayu
