Rembuk Stunting, Wali Kota Ning Ita Sebut PR Kota Mojokerto Tinggal 1,54 Persen

author Dwi Agus Susanti

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat paparan dalam kegiatan forum Rembug Stunting di ruangan Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. SP/Dwy AS
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat paparan dalam kegiatan forum Rembug Stunting di ruangan Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. SP/Dwy AS

i

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari membuka kegiatan Rembuk Stunting 'Sinergi Bersama Menuju Kota Mojokerto Zero New Stunting' tahun 2025 di Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto, Rabu (12/3/2025).

Hadir sebagai narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Judi Aquarianto, Kepala Bapperida Kota Mojokerto Agung Moeljono dan Kepala Dinkes P2KB dr Farida Mariana.

Ning Ita sapaan Walikota Mojokerto, mengatakan dirinya bersama Wawali Rachman Sidharta Arisandi, akan meneruskan program unggulan dalam percepatan penurunan stunting di kepemimpinannya jilid II.

"Tugas sinergitas artinya kolaborasi lintas sektoral yaitu rembug stunting. Karena rembug stunting menjadi sangat penting untuk dilakukan bersama-sama," kata Ning Ita.

Menurut Ning Ita, stunting di Kota Mojokerto mengalami penurunan signifikan berkat upaya dan sinergitas bersama.

Grafik penurunan stunting di Kota Mojokerto, di angka 7,72 persen tahun 2020, 4,84 persen tahun 2021, 3.12 tahun 2022, 2,04 di tahun 2023 dan 1,54 tahun 2024.

"Ini hasil kolaborasi dan mensukseskan bareng-bareng dalam menurunkan angka stunting. Kita terus akan berupaya sesuai tugas masing-masing untuk menurunkan stunting," bebernya.

Dirinya menyebut data stunting menggunakan 2 sumber data yakni dari e-PPGBM dan SSGI.

Program warisan Ning Ita periode pertama memiliki program Gayatri yang memiliki data valid setiap kepala keluarga di Kota Mojokerto.

Seluruh data tersebut yang sudah dimulai di Kota Mojokerto selama bertahun-tahun akan dijadikan secara nasional oleh pemerintah pusat, melalui DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).

Data valid itu sangat penting untuk percepatan penurunan stunting maupun intervensi Pemkot yang tepat sasaran.

"Arahnya mengacu pada data itu dan kita punya data yang valid, bahwa stunting 2024 di Kota Mojokerto masih 1,54 persen. Sehingga perlu dilakukan Rembug Stunting karena belum habis, kita targetkan nol stunting," ungkap Walikota Mojokerto pencetus tagline Spirit of Majapahit tersebut.

Program percepatan penurunan stunting selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Termasuk Panca Cita Walikota Mojokerto yaitu, meningkatkan SDM melalui pembentukan SDM yang berkarakter, unggul, berdaya saing dengan cara pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan program unggulan Mojokerto Cerdas, Mojokerto Berprestasi.

"Menyiapkan SDM unggul bebas stunting dan mewujudkan New zero stunting di Kota Mojokerto," kata Ning Ita.

Kadinkes PPKB Kota Mojokerto, dr Farida Mariana, menjelaskan, rembug stunting merupakan forum diskusi dalam membahas maupun merumuskan strategi dan, konsep perencanaan untuk penanganan stunting tahun 2026.

Rembug stunting bersama seluruh stakeholder terkait, termasuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto, Agung Moeljono Subagijo.

"Dengan adanya rembug stunting ini adalah awal kegiatan keberlanjutan dalam penanganan stunting  tahun 2026. Tadi sudah ada rencana aksi di 2025," ujar Farida.

Ia mengungkapkan Kota Mojokerto menduduki peringkat pertama nasional dalam percepatan penurunan stunting. Dirinya optimistis capaian ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan menjadi new zero stunting.

"Kita sudah nomor 1 tingkat nasional itu yang harus kita pertahankan, dan perlu ditingkatkan. Di Kota Mojokerto masih ada 88 stunting atau 1,54 persen," jelasnya.

Menurut Farida, dari total 18 kelurahan di Kota Mojokerto, ada dua kelurahan yang sudah zero stunting yakni, Kelurahan Meri dan Kelurahan Purwotengah.

"Tadi sudah ada 2 kelurahan yang zero stunting, dari 18 kelurahan. Kita harapkan masih ada 16 yang masih belum zero stunting. Nah, itu PR yang harus di sengkuyung bareng seperti yang disampaikan Bu Walikota Mojokerto, ini program keroyokan dalam percepatan stunting," pungkasnya. Dwi

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…