Pemkot Malang Sediakan Lokasi Khusus PKL di Sekitar Alun-Alun Merdeka

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pedagang PKL yang sedang berjualan di kawasan Alun-Alun Merdeka, Kota Malang, Jawa Timur. SP/ MLG
Pedagang PKL yang sedang berjualan di kawasan Alun-Alun Merdeka, Kota Malang, Jawa Timur. SP/ MLG

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Rencana renovasi kawasan alun-alun Merdeka turut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Selain menata ulang kawasan tersebut, pihaknya juga mengupayakan penyediaan lokasi khusus berdagang bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.

"Insyaallah ada, kami akan melihat supaya nanti PKL tidak berada di dalam alun-alun, tetapi masih dalam radius sekitarnya," ujar Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jumat (11/04/2025).

"Saat kami akhirnya memutuskan untuk merenovasi alun-alun itu, salah satu yang diperhatikan adalah bagaimana menyediakan tempat bagi PKL," imbuhnya.

Lebih lanjut, ditargetkan progres pengerjaan sudah bisa rampung secara keseluruhan dalam kurun waktu 3,5 bulan, terhitung dari awal masa pelaksanaan. Serta harus steril dari PKL merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Melalui Pasal 3 ayat (1) poin a regulasi tersebut menyatakan bahwa setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di dalam alun-alun kota dan sekitarnya. Namun, ketika libur Lebaran beberapa PKL kedapatan berjualan di dalam kawasan Alun-Alun Malang, pemkot setempat pun melakukan penertiban.

Wahyu tak memungkiri kondisi itu menjadi bahan evaluasi bagi pemkot setempat, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Terkait dengan usulan revisi Perda 1 Tahun 2000 dari DPRD Kota Malang, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat.

"Saya sudah minta kepada kepala Satpol PP agar kejadian kemarin harus menjadi evaluasi dan introspeksi. Nanti kami mengevaluasi perdanya itu, karena untuk merevisi tidak bisa dilakukan dengan mudah," ucapnya. ml-02/dsy

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…