Pemkot Malang Sediakan Lokasi Khusus PKL di Sekitar Alun-Alun Merdeka

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pedagang PKL yang sedang berjualan di kawasan Alun-Alun Merdeka, Kota Malang, Jawa Timur. SP/ MLG
Pedagang PKL yang sedang berjualan di kawasan Alun-Alun Merdeka, Kota Malang, Jawa Timur. SP/ MLG

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Rencana renovasi kawasan alun-alun Merdeka turut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Selain menata ulang kawasan tersebut, pihaknya juga mengupayakan penyediaan lokasi khusus berdagang bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.

"Insyaallah ada, kami akan melihat supaya nanti PKL tidak berada di dalam alun-alun, tetapi masih dalam radius sekitarnya," ujar Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jumat (11/04/2025).

"Saat kami akhirnya memutuskan untuk merenovasi alun-alun itu, salah satu yang diperhatikan adalah bagaimana menyediakan tempat bagi PKL," imbuhnya.

Lebih lanjut, ditargetkan progres pengerjaan sudah bisa rampung secara keseluruhan dalam kurun waktu 3,5 bulan, terhitung dari awal masa pelaksanaan. Serta harus steril dari PKL merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Melalui Pasal 3 ayat (1) poin a regulasi tersebut menyatakan bahwa setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di dalam alun-alun kota dan sekitarnya. Namun, ketika libur Lebaran beberapa PKL kedapatan berjualan di dalam kawasan Alun-Alun Malang, pemkot setempat pun melakukan penertiban.

Wahyu tak memungkiri kondisi itu menjadi bahan evaluasi bagi pemkot setempat, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Terkait dengan usulan revisi Perda 1 Tahun 2000 dari DPRD Kota Malang, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat.

"Saya sudah minta kepada kepala Satpol PP agar kejadian kemarin harus menjadi evaluasi dan introspeksi. Nanti kami mengevaluasi perdanya itu, karena untuk merevisi tidak bisa dilakukan dengan mudah," ucapnya. ml-02/dsy

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…