SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, tantangan ekonomi di pemerintahan Prabowo Subianto terjadi lantaran kesalahan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Hasto melalui surat yang dibacakan politikus PDI-P, Mohamad Guntur Romli, sesaat sebelum masuk ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).
“Seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bekerja sama guna mengatasi berbagai kesulitan akibat abuse of power pada periode sebelumnya,” kata Guntur, saat membacakan surat Hasto, Jumat.
Hasto menilai kesulitan ekonomi yang kini dihadapi pemerintahan Indonesia merupakan dampak dari kesalahan tata kelola negara yang terjadi di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Segala dampak yang terjadi, termasuk keharusan efisiensi di pemerintahan Pak Prabowo sekarang, adalah akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” kata Hasto, dalam surat yang dibacakan Guntur.
Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menggelorakan supremasi hukum sebagai jalan menuju kesejahteraan yang merata.
“Tanpa hukum yang berkeadilan, tidak akan ada kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan,” kata Hasto.
Bantalan Daya Beli Masyarakat
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, insentif atau diskon yang diberikan pemerintah sampai saat ini ialah bantalan ekonomi daya beli masyarakat yang semakin merosot. Dia menyebut, perekonomian di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan lebih berat dibanding era Presiden Joko Widodo.
"Itulah dasar gelontoran insentif untuk jaga daya beli, berarti situasinya memang lebih berat dibanding tahun lalu atau periode Jokowi," kata Bhima, Minggu .
Sejumlah insentif dan diskon tertuang dalam paket stimulus ekonomi 2025 yang mencakup kelanjutan program di Ramadan dan Idul Fitri termasuk diskon tarif tol 20 persen, stabilisasi harga pangan, berbagai insentif bagi sektor properti, kendaraan listrik, dan industri padat karya.
Begitu banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, Bhima memandang karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya yang masif pada 100 hari lebih pemerintahan Prabowo.
Kata dia, pemerintah gagal dalam melindungi industri dalam negeri alias lebih sibuk menarik investasi baru dibanding mempertahankan industri yang sudah ada.
"Daya saing industri tekstil pakaian jadi terus melemah, sejalan dengan dibuka nya keran impor barang jadi melalui Permendag 8/2023. Pengusaha banyak yang bantir setir jadi importir ketimbang produsen manufaktur," ungkap Bhima.
Menurut dia, tebaran insentif ini mempengaruhi kinerja APBN, kuncinya ada di skala prioritas hasil efisiensi anggaran yang lalu. n ec/km/prn/rmc
Editor : Moch Ilham
