Perlu Dilakukan Reformasi Kebijakan Pendidikan untuk Tekan Kenaikan Biaya Pendidikan, Pesan Seorang Dosen PTS Surabaya
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus di Jakarta, melakukan dialog bersama Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Sabtu. Aliansi BEM menyampaikan langsung keluhan sejumlah mahasiswa.
Dialog bertajuk 'Outlook Pendidikan Indonesia Saat Ini: Menakar Optimisme Kemajuan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045' ini digelar di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta, kemarin.
Ada beberapa aliansi yang hadir yakni DEKA PTKIN, BEM PTMAI, BEM Nusantara, BEM PTNU, dan BEM Kristiani.
Dalam forum ini, aliansi BEM menyampaikan aspirasi dan kritik atas kondisi pendidikan nasional saat ini.
Isu yang diangkat antara lain kesenjangan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), kenaikan biaya pendidikan, komersialisasi pendidikan, perlindungan hak-hak mahasiswa, hingga kesejahteraan dosen.
Mahasiswa menekankan bahwa pendidikan semestinya menjadi hak publik, bukan komoditas. Komersialisasi pendidikan, yang tak terkendali akan menjauhkan cita-cita pendidikan inklusif dan berkeadilan sosial. Mereka juga mendesak agar Kemendiktisaintek bersikap progresif dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan korporasi pendidikan.
Masukan Mahasiswa Jadi Pengingat
Mendiktisaintek Brian Yuliarto, menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa, menyatakan masukan mahasiswa menjadi pengingat untuk terus memperbaiki sistem dan arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.
"Semua keluhan, saran, dan masukan dari mahasiswa akan menjadi acuan kami dalam membenahi dunia pendidikan demi mewujudkan mutu yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan," kata Brian dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).
Aliansi BEM Nasional menegaskan keterlibatan mahasiswa menjadi mitra kritis dalam menentukan arah pendidikan Indonesia. Para mahasiswa berharap agar semangat perubahan diimplementasikan demi tercapainya Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan.
Reformasi Kebijakan Pendidikan
Seorang dosen di sebuah PTS di Surabaya yang dihubungi Surabaya Pagi, Minggu (5/5) menyatakan saatnya dirumuskan reformasi kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menekan kenaikan biaya pendidikan. Termasuk pengaturan kembali subsidi pendidikan, peningkatan pengawasan terhadap penentuan biaya, dan pengembangan program beasiswa yang lebih luas.
Dosen pengajar bisnis dan ekonomi ini mengingatkan dampak negatifnya yaitu pendidikan semakin mahal, pendidikan sebagai ladang bisnis, munculnya gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara kaya dan miskin, tercipta privatisasi pendidikan, hingga perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi.
"Komersialisasi pendidikan memperkuat ketidaksetaraan sosial, di mana pendidikan menjadi hak istimewa yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang yang mampu," ingatnya melalui WA.
Pendidikan Dijadikan Ladang Bisnis
Menurut pengamatan beberapa pengelola Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya, komersialisasi pendidikan mengarah pendidikan dijadikan sebagai ladang bisnis yaitu lebih mementingkan keuntungan daripada kualitas pendidikan itu sendiri. Praktik ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti peningkatan biaya pendidikan, munculnya platform pendidikan digital berbayar, dan fokus pada penjualan buku pelajaran oleh guru.
Ia menunjuk peningkatan biaya pendidikan, baik di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, seperti uang gedung, uang seragam, dan biaya lainnya, seringkali menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu.
Juga munculnya platform pendidikan digital yang berorientasi bisnis. Platform ini seringkali berbayar dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki akses internet dan perangkat yang memadai, semakin memperparah kesenjangan akses pendidikan.
Perburuk Akses Pendidikan
Ia mencontohkan ada beberapa perguruan tinggi membuka jalur khusus dengan tarif tinggi. Praktik ini yang memperburuk akses pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.
Dalam pandangannya, komersialisasi pendidikan memperparah kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikan yang mahal. jk/erc/sb1/cr2/rmc
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
