SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Penolakan terhadap adanya gerakan politisasi ojol (Ojek Online) yang dinilai dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri 295 komunitas mitra pengemudi ojol dari seluruh Indonesia menyatakan tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi atau turun kejalan Selasa (20/05/2025).
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengatakan pihaknya melihat semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik danbisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan.
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei. Karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol," ungkap Andi Kristianto, Senin (19/05/2025) malam.
Perjuangan kami, lanjut Andi murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkret ,bukan panggung politik.
“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” tambah Andi.
Menurut Andi, jika bicara kesejahteraan pengemudi ojol, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri bukan kelompok dan pihak-pihak yang tidak punya kaitan langsung dengan dunia pengemudi.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,”tambahnya.
Andi mengatakan selama ini ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol. Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja
mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang
memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” katanya. Alq
Editor : Desy Ayu
