SURABAYAPAI.com, Surabaya - Asosiasi Mobilitas dan Pengantar Digital atau Modantara mengapresiasi aksi domentrasi sejumlah mitra pengemudi ojel online 20 Mei 2025 lalu yang menuntut penurun pemotongan komisi 10 persen dan mitra pengemudi sebagai karyawan tetap.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha mengatakan aksi tersebut merupakan pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Namun pemkasaan pemotongan komisi 10 persen ini bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia. Komisi 10% Bukan Solusi Universal.
"Komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam. Batasan atas 10% komisi platform akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Wacana ini terdengar sederhana namun efeknya bisa kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi, ungkap Agung Yudha, dalam Press release yang d terima Surabaya Pagi, sabtu (24/05/2025).
Yudha menjautkan pihaknya memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi bukan sekadar wacana politik. “Ekosistem ini terbukti jadi bantalan sosial saat krisis, oleh karenanya kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangan dampak jangka panjang.” katanya.
Menurut Yudha setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi,
dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki pilihan untuk memilih layanan dengan platform fee sesuai kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.
Pemaksaan komisi tunggal dapat satu menghambat inovasi layanan dan program pemberdayaan mitra. Kedua mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah dan Mendorong efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan
“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya siapa sebenarnya yang terlindungi?," tanya Yudha.
Sementara, lanjut Yudha terkait gagasan menjadikan seluruh mitra pengemudi sebagai karyawan tetap mungkin terdengar mulia, tapi realita di lapangan berkata lain. Jika skema reklasifikasi mitra diberlakukan, data menunjukkan lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa hilang, dan PDB Indonesia berisiko turun hingga 5,5% (Svara Institute, 2023).
" Berdasarkan kajian dan pengalaman Internasional, pengubahan status mitra menjadi karyawan penuh waktu secara massal berpotensi.Menghapus 70–90% lapangan kerja di sektor ini (Svara Institute, 2023). Menurunkan PDB hingga Rp 178 triliun, dengan potensi 1,4 juta orang kehilangan penghasilan," terangnya.
Makanya dari itu, kata Yudha Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu
tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada.
Yudha dengan tegas mengatakan Modantara mendukung peningkatan kesejahteraan mitra, keberadaan mitra yang sejahtera akan menopang perkembangan industri yang sehat.
Namun dalam setiap kebijakan yang
dibuat, sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan berbagai faktor seperti. Daya beli konsumen di berbagai daerah, kedua variasi biaya operasional kendaraan dan kondisi daerah dan potensi pengurangan layanan di wilayah non-komersial jika tarif dipaksakan terlalu
tinggi.
Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung
pada platform digital serta meningkatnya pengangguran. Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional.
"Efek domino dari kebijakan
ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini," katanya. Alq
Editor : Desy Ayu
