Menkes Dituding Tukang Gaduh, Omong di Ruang Publik, Kini Ngaku Bingung

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sejumlah pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin belakangan memicu reaksi dan kegaduhan. Gelombang kritik kepada Menkes tak hanya datang dari DPR. Kalangan akademisi seperti dari FK UI, Unpad, UNS, hingga AIPKI juga menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan Kemenkes. Di FK UI sendiri, lebih dari 100 guru besar menyatakan keprihatinannya.

Selain soal kolegium, kritik juga diarahkan pada rencana pelatihan caesar untuk dokter umum di daerah tertinggal, serta usulan tukang gigi bisa praktik di puskesmas, meski belakangan pernyataan itu diralat.

 Kegaduhan yang mengagetnya, salah satunya terkait usia pria dengan ukuran celana jeans di atas 33-34. Pria semacam ini  disebut oleh Budi Gunadi Sadikin  lebih cepat 'menghadap Allah SWT'.

Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menuai kontroversi. Pria yang akrab disapa BGS tersebut sebetulnya tengah mewanti-wanti risiko kematian dini bila seseorang mengalami obesitas sentral.

Obesitas sentral ditentukan dari ukuran lingkar pinggang. Pada wanita terjadi bila melebihi 90 cm sementara pada pria di atas 80 cm. Obesitas sentral memang bisa memicu peningkatan risiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk jantung, diabetes tipe 2 dan penyakit kronis lain. Kesimpulan tersebut yang kemudian dinarasikan Menkes sebagai ukuran jeans 33-34 lebih cepat menghadap Allah.

Para akademisi paham, celetukan Menkes  tersebut sebenarnya merupakan analogi untuk menggambarkan bahaya penumpukan lemak viseral di sekitar perut. Kondisi ini berkaitan dengan obesitas sentral yang memang berhubungan dengan risiko kematian dini.

Dan yang mengejutkan, pernyataan Menkes soal pendapatan atau gaji yang berkaitan dengan sehat tidaknya seseorang belakangan juga disorot publik. Lagi-lagi, tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut karena sebetulnya mengarah ke definisi negara maju menurut World Bank, dengan rata-rata penghasilan setiap warganya berkisar Rp 15 juta.

 

Menkes Diingatkan Bikin Pernyataan

Aggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan Menkes untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di ruang publik. Sebab, hal tersebut bisa memancing kegaduhan di masyarakat.

Menurutnya, pernyataan tersebut mungkin tidak jadi masalah jika Menkes bicara di lingkungan akademik seperti universitas yang umumnya sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik. Mereka bisa memahami bahwa obesitas punya banyak dampak negatif, termasuk risiko penyakit serius. Berbeda halnya dengan masyarakat umum yang belum tentu memiliki pemahaman serupa.

"Kalau nggak gatal, jangan digaruk Pak. Saya paham betul Bapak harusnya ngomong seperti itu jangan di publik," ucap Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Direktur BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta sejumlah asosiasi rumah sakit, Senin (26/5/2025).

Irma memberi masukan agar penyampaian pesan soal kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan empatik untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

"Tapi tidak semua masyarakat paham itu Pak. Jadi Bapak kalau nggak gatal, jangan digaruk. Ngomongnya jangan seperti itu, walaupun sebenarnya maksudnya baik. Karena obesitas tidak bagus," tuturnya lagi.

 

Jangan Timbulkan Kegaduhan di Masyarakat

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik agar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Menurut Charles, terobosan apapun yang dilakukan pemerintah tetap harus disampaikan dengan tepat kepada publik. Ia mengingatkan, kebijakan tanpa komunikasi yang baik justru bisa memunculkan resistensi dan keresahan.

"Kita tentunya berharap semua pejabat publik, termasuk Menteri Kesehatan, bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement," ujar Charles kepada wartawan, Senin (26/5).

"Selama ini yang dilaporkan ke kami, Kemenkes sedang berupaya melakukan transformasi sektor kesehatan. Tapi transformasi yang baik tetap butuh komunikasi yang baik pula," kata Charles.

Menurut Charles, terobosan apapun yang dilakukan pemerintah tetap harus disampaikan dengan tepat kepada publik. Ia mengingatkan, kebijakan tanpa komunikasi yang baik justru bisa memunculkan resistensi dan keresahan.

"Harapan kami transformasi ini bisa berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan. Jadi evaluasi kami, Pak Menkes harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Selain pernyataan kontroversial, Budi juga menuai kritik tajam soal pembentukan kolegium versi pemerintah. Langkah ini dinilai memotong peran organisasi profesi dan dianggap melampaui kewenangan, terutama setelah terbitnya UU No. 17 Tahun 2023.

Charles menyebut pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal ini.

"Ya proses hukum sedang berjalan, kita ikuti saja. Kami akan menghormati apapun putusan MK nantinya," ucapnya.

 

Janji Menteri Kesehatan Budi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut akan memperbaiki cara komunikasi publik untuk mencegah kegaduhan di media sosial. Meski begitu, dirinya mengaku heran lantaran beberapa pernyataan yang belakangan disorot sebetulnya sudah pernah disampaikan pada beberapa kali kesempatan, selama setahun terakhir ke belakang.

"Apa yang saya omongin sekarang salah semua, niatnya sebenarnya baik," tutur Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (26/5/2025).

Menkes merespons salah satu pernyataan yang belakangan disorot terkait pendapatan atau gaji yang berkaitan dengan sehat tidaknya seseorang. Pernyataan tersebut sebetulnya mengarah ke definisi negara maju menurut World Bank, dengan rata-rata penghasilan setiap warganya berkisar Rp 15 juta.

Sementara rata-rata pendapatan warga Indonesia saat ini berada di Rp 5 juta. Demi meningkatkan pendapatan tersebut, faktor utamanya adalah kesehatan seseorang.

"Untuk jadi negara maju kita harus rata-rata pendapatan Rp 15 juta, dan kita harus ngangkat bersama-sama kan untuk jadi negara maju, untuk bisa jadi ke sana masyarakatnya harus sehat," bebernya.

"Tetapi apapun yang saya omongin sekarang, dipotong dan disebarkannya seperti itu, saya juga bingung apa yang terjadi," tandas dia. n jk/erc/ec/rmc

Berita Terbaru

Dalam Satu Kwartal 1 Tercatat 20 Insident di Perlintasan Sebidang di Daop 7 Madiun

Dalam Satu Kwartal 1 Tercatat 20 Insident di Perlintasan Sebidang di Daop 7 Madiun

Sabtu, 02 Mei 2026 17:23 WIB

Sabtu, 02 Mei 2026 17:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Berbagai insiden yang terjadi di perlintasan sebidang akhir akhir ini terus menjadi sorotan serius bagi masyarakat dan seluruh…

Program Perintis Masih Jadi Andalan dalam Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan di Lamongan

Program Perintis Masih Jadi Andalan dalam Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan di Lamongan

Sabtu, 02 Mei 2026 17:17 WIB

Sabtu, 02 Mei 2026 17:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Program beasiswa Pendidikan Terintegrasi dan Gratis (Perintis), hingga Gerakan Aksi Bersama Integrasi Penuntasan Anak Tidak…

Gercep Cegah Korupsi, KPK Acungi Jempol Kinerja Walikota Ning Ita

Gercep Cegah Korupsi, KPK Acungi Jempol Kinerja Walikota Ning Ita

Sabtu, 02 Mei 2026 16:40 WIB

Sabtu, 02 Mei 2026 16:40 WIB

  SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Mojokerto dalam menindaklanjuti upaya pencegahan …

Peringati Mayday, Bupati Lamongan Perkuat Komitmen Kesejahteraan Pekerja

Peringati Mayday, Bupati Lamongan Perkuat Komitmen Kesejahteraan Pekerja

Sabtu, 02 Mei 2026 09:56 WIB

Sabtu, 02 Mei 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Selalu perkuat komitmen kesejahteraan bagi para pekerja, menjadi upaya skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, dalam…

Dorong Tata Kelola Pengadaan yang Transparan dan Berintegritas, PLN UIT JBM Perkuat Kolaborasi Mitra Kerja

Dorong Tata Kelola Pengadaan yang Transparan dan Berintegritas, PLN UIT JBM Perkuat Kolaborasi Mitra Kerja

Jumat, 01 Mei 2026 20:40 WIB

Jumat, 01 Mei 2026 20:40 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Dalam upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali…

Khofifah Perkuat Komitmen di May Day 2026, Hadirkan Kebijakan Nyata untuk Kesejahteraan Buruh

Khofifah Perkuat Komitmen di May Day 2026, Hadirkan Kebijakan Nyata untuk Kesejahteraan Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 20:34 WIB

Jumat, 01 Mei 2026 20:34 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan menggelar syukuran bersama ribuan pekerja d…