SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto terang-terangan tak lagi percaya dengan kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai intervensi langsung dari negara tidak terbukti untuk urusan pembangunan infrastruktur.
"Saya akan mengakui. Saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi mengatasi kemiskinan, kelaparan, memperbaiki pendidikan, saya percaya. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, efisien, dan tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar," ungkapnya dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6).
"Harus kita akui, seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia (BUMN) boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang akan (memberikan) PMN. Apa PMN-PMN ini? Kalau kita tanya perusahaan besar internasional, dia ada enggak PMN?" kritik Prabowo.
Prabowo menegaskan sikapnya yang tidak sepakat dengan skema suntikan uang alias penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN. Sang Kepala Negara lebih memilih menyerahkan urusan infrastruktur kepada sektor swasta.
Ia juga berpesan kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk mempermudah urusan swasta yang tertarik menanamkan modalnya. Prabowo meminta proyek milik swasta harus dijaga dari segala gangguan.
"Infrastruktur, sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita, sebesar-besarnya, sebesar-besarnya," ucap Prabowo.
"Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor, memfasilitasi semua proyek (investasi swasta). Dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan besar tersebut!" tandasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim uang sebanyak itu diperlukan untuk pembangunan 5 tahun, yakni pada 2025-2029. Namun, sang Bendahara Negara mengklaim APBN bahkan tak sanggup mendanai separuh dari total kebutuhan tersebut.
Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai proyek infrastruktur ternyata cuma US$143 miliar atau Rp2.321 triliun, yakni 23 persen dari kebutuhan. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya menopang 17 persen sisanya senilai US$106 miliar alias Rp1.720 triliun.
"Anggaran, anggaran pemerintah (APBN) yang digabung dengan anggaran daerah (APBD) membiayai 40 persen (dari total kebutuhan Rp10.145 triliun). Jadi, kami mengalami masalah kesenjangan pendanaan," ungkap Menkeu.
"Ini (proyek infrastruktur) membutuhkan partisipasi swasta dan juga dukungan dari banyak pihak ... Kita menghadapi kesenjangan infrastruktur, tapi pada saat yang sama ruang fiskal terbatas," tegas Sri Mulyani. n jk/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
