SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sepekan ini mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, giat mengkampanyekan wacana jalan berbayar di Jakarta. Ia mendukung wacana itu.
Tapi Gubernur Jakarta Pramono Anung belum ingin menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Maka itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mempertanyakan pikiran
Ahok itu.
"Ya memang kenapa kalau Pak Ahok dukung? Warga siapapun kan boleh dukung, yang Gubernur kan pak Pramono-nya, program Gubernur yang memang dirasa pro rakyat ya memang perlu didukung kan ya, jadi kenapa harus heboh," kata Rani saat dihubungi, Senin (16/6/2025).
Rani menilai yang terpenting saat ini yakni kajian wacana jalan berbayar tersebut. Apakah wacana itu merugikan atau menguntungkan masyarakat.
"Yang paling penting saat ini kita lihat kajian perihal jalan berbayar memberatkan atau menguntungkan untuk masyarakat, kalau statement Pak Ahok ya bebas saja kan seperti warga lainnya," ucap dia.
Dia pun memastikan sampai saat ini belum mendengar penjelasan terkait wacana jalan berbayar tersebut. Ia juga merasa belum ada pembahasan wacana itu.
"Sepanjang sepengetahuan saya hal tersebut sepertinya masih baru wacana belum ada penjelasan detailnya, karena saya pribadi belum dengar detailnya dan belum merasa ada pembahasan mengenai hal tersebut," ujarnya.
***
Konon, gagasan jalan berbayar di Jakarta telah direncanakan sejak Fauzi Bowo, masih menjabat sebagai gubernur Jakarta. Namun, hingga saat ini sistem jalan berbayar itu masih belum bisa diterapkan.
Padahal beberapa negara telah menerapkan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP). Antara lain Singapura, Inggris, Norwegia, dan Swedia. Di Singapura, ERP diterapkan untuk mengatasi kemacetan dengan memungut biaya saat kendaraan melintasi jalan tertentu. Di Inggris, khususnya London, sistem ERP yang disebut London Congestion Charging Scheme (LCCS) juga digunakan untuk tujuan serupa. Norwegia dan Swedia juga telah menerapkan ERP di beberapa kota seperti Oslo dan Stockholm.
Dalam literatur yang saya baca, Singapura adalah negara pelopor dalam penerapan ERP, khususnya untuk mengatasi kemacetan di jalan-jalan utama.
Konsep jalan berbayar di Jakarta, yang dikenal sebagai Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar Elektronik, adalah sistem pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dengan cara mengenakan tarif kepada kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu.
Rencana ini juga tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).
Nantinya, pengendara akan dikenakan tarif saat melewati ruas jalan yang sudah ditentukan.
Sistem ini menggunakan teknologi elektronik untuk memungut biaya.
Rencananya, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.
Usulan tarif berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 19.000, dengan potensi denda 10 kali lipat bagi pelanggar.
Rencana awal mencakup sekitar 25 ruas jalan di Jakarta, namun informasi ini sempat dinyatakan hoax oleh Dishub DKI.
***
Kini, penerapan ERP di Jakarta, menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menyoroti potensi dampak sosial dan ekonomi. Termasuk peningkatan kualitas transportasi publik sebelum penerapan ERP.
Secara teori, penerapan ERP dianggap efektif jika dibarengi dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan transportasi publik yang memadai.
Maka itu, informasi mengenai daftar ruas jalan yang akan dikenakan ERP masih simpang siur.
Apa pun alasannya, gagasan dari Fauzi Bowo ini ide gila. Ini merujuk gagasan Fauzi Bowo, unik, tidak biasa, atau bahkan ekstrem. Seringkali dianggap tidak realistis oleh banyak orang. Meskipun terdengar aneh, ide-ide ini bisa menjadi terobosan jika berhasil diterapkan dengan baik.
Meskipun ide-ide ini mungkin terdengar gila, penting untuk melakukan riset pasar dan menganalisis potensi keberhasilannya sebelum memulai.
***
Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Ahok menyebut tarif ERP dapat diatur langsung oleh gubernur.
"Saya pikir ERP ini nggak salah, selama tujuan awalnya sama. Harganya bisa di-adjust oleh gubernur setiap saat," kata Ahok seusai jadi pembicara di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakpus, Jumat (13/6).
Ahok menerangkan sistem ERP berbeda dengan tol. Tol memiliki tarif tetap dan tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Penetapan tarif tol juga memerlukan birokrasi yang panjang, sehingga berbeda dengan ERP.
"Nah dengan cara itu kita pakai ERP untuk mengatur lalu lintas. Misalnya contoh ruas ini agak macet gitu ya, orang kenapa nggak mau masuk ke jalan alternatifnya karena mahal itu. Nah itu bisa diturunin harganya. Kalau tol kan nggak, mahal atau mahal gimana pun macet kita nggak ada pilihan," jelasnya.
"Jadi jangan kaget kalau tol kan, saya lihat ada persepsi yang mungkin agak keliru mungkin ya. 'Wah ini gila nih, jalan tuh pakai tol udah macet, ERP lagi kena duit, duit kita habis dong'. Nah di situ disediakan bus, kayak Sudirman-Thamrin, ada bus gratis, ada apa. Dulu sampai kita berpikir mau siapin parkir yang di gedung-gedung," sambung dia.
***
Konsep jalan berbayar di Jakarta, yang dikenal sebagai Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar Elektronik, adalah sistem pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dengan cara mengenakan tarif kepada kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE)
Pengendara akan dikenakan tarif saat melewati ruas jalan yang sudah ditentukan.
Penerapan ERP ini masih menuai pro dan kontra, dengan beberapa pihak menyoroti potensi dampak sosial dan ekonomi, serta perlunya peningkatan kualitas transportasi publik sebelum penerapan ERP.
Penerapan ERP dianggap efektif jika dibarengi dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan transportasi publik yang memadai.
Hingga sekarang informasi mengenai daftar ruas jalan yang akan dikenakan ERP masih simpang siur.
Ini ide gila sejak Fauzi Bowo. Gagasannya unik, tidak biasa, atau bahkan ekstrem, dan dianggap tidak realistis oleh banyak orang. Meskipun terdengar aneh, ide-ide ini bisa menjadi terobosan jika berhasil diterapkan dengan baik.
Meskipun ide-ide ini mungkin terdengar gila, Konsep jalan berbayar di Jakarta, penting untuk dilakukan riset pasar dan menganalisis potensi keberhasilannya. Apalagi
kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, sistem pendukung untuk penerapan jalan berbayar masih belum siap. Paling tidak ini mimpi segar. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
